Menhub : Indonesia Mampu Menjadi Negara Mandiri di Bidang Maritim

• Wednesday, 3 May 2017 - 12:34 WIB

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah berhasil merebut kembali kejayaan maritim melalui pencapaian beberapa bulan terakhir ini. Pencapaian tersebut diantaranya mendatangkan kapal besar dengan kapasitas kurang lebih 8500 TEUs, melakukan pemanduan di Selat Malaka dan mengelola RoRo dari Malaysia dan Filipina ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menhub saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Rabu (3/5) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub mengarahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk tidak berpuas diri dan bertindak lebih baik untuk kemajuan bidang maritim Indonesia.

“Tidak cukup sampai di situ, karena akan lebih berhasil apabila tingkat keterisian kapal menjadi lebih besar, pemanduan kapal dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan keterisian Roro juga lebih besar,” jelas Menhub.

Menhub optimis pencapaian-pencapaian tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang Mandiri di Bidang Maritim.

“Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang Mandiri di bidang maritim, sehingga ke depan Pemerintah optimis mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan sejalan dengan Program Nawacita Nasional yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Menhub.

Selain itu, Menhub juga menyoroti hal-hal yang menjadi catatan penting, diantaranya safety (keselamatan), integritas dan governance (tata kelola).

“Ada beberapa hal yang saya beri catatan; pertama, safety (keselamatan). Kita masih banyak kekurangan, oleh karenanya kita harus melakukan dengan cara yang lebih baik dan advance supaya kecelakaan-kecelakaan itu tidak terjadi lagi. Kedua, integritas dan governance (tata kelola). Kita bersama Polri sudah menemukan perbuatan yang tidak baik di Samarinda. Sekarang, kita punya tata aturan baru di mana ada pay ada service (ada pembayaran, ada pelayanan), bukan lagi no service but pay (tidak ada pelayanan, ada pembayaran),” jelas Menhub.

Menhub menegaskan akan menumpas kegiatan yang tidak baik seperti di Samarinda dan kota lainnya agar tidak dicontoh dan tidak terjadi lagi.

“Saya katakan mulai saat ini kita bersama-sama aparat penegak hukum untuk secara sistematis menumpas kegiatan yang tidak baik tersebut. Di tempat lain jangan coba-coba, karena kita sudah ingatkan beberapa kali, kejadian Medan, Surabaya, Jakarta, Samarinda,” tegas Menhub.

Sementara itu, Rapat kerja yang bertema “Melalui Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017, Kita Raih Kemandirian Maritim Menuju Poros Maritim Dunia” ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh instansi dan stakeholder maritim terkait baik swasta maupun BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut.

“Maritim adalah salah satu tempat yang luas, banyak kepentingan, banyak juga hal-hal yang belum bisa kita kerjakan sendiri, termasuk keterbatasan APBN yang dimiliki Pemerintah. Oleh karenanya, kita butuh peran serta swasta dan BUMN dalam pembangunan sektor transportasi laut melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut dan Rumah Kita, Pemanduan di Selat Malaka, Direct Call Kapal CGM CMA dengan rute Tanjung Priok – Los Angeles/ Statutory Class oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan yang terakhir Pembukaan Rute Pelayaran dari Davao Filipina ke Bitung,” tutup Menhub. (ANP)