Specialized Summit of the Womens Affairs Ministers from Islamic Countries

• Thursday, 4 May 2017 - 00:41 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Konferensi Pers

Specialized Summit of the Women’s Affairs’ Ministers 
from Islamic Countries: Social and Family Policy Making 
in Islamic Societies

Jakarta, 2 Mei 2017


Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera bagi kita semua, 
Om Swastiastu.

Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir dalam Konferensi Pers “Specialized Summit of the Women’s Affairs’ Ministers from Islamic Countries” pada hari ini.

Pertama-tama Saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait pertemuan ini. 
Saya hadir pada Specialized Summit of the Women’s Affairs’ Ministers from Islamic Countries: Social and Family Policy Making in Islamic Societies di Mashhad, Iran pada tanggal 27 April 2017, yang membahas mengenai masalah umum dan capaian negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) di bidang pemberdayaan serta perlindungan hak perempuan dan anak. 

Pertemuan dibuka oleh Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga, Y.M. Shahindokht Molaverdi dan dihadiri oleh Menteri Koperasi, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Iran, Y.M. Rabiei, Gubernur Jenderal Provinsi Khorazan Razavi, Alireza Rashidian, serta Menteri Urusan Peranan Wanita, Keluarga dan Kesejahteraan dari berbagai Negara, seperti: Indonesia, Irak, Turki, Azerbaijan, Mauritania, Afghanistan, Suriah, Pakistan dan Niger, Wakil Menteri Bangladesh, para Duta Besar, pakar dan aktivis pemberdayaan perempuan, keluarga serta perlindungan anak.

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Iran ini bertujuan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama antar negara-negara Islam di bidang pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Melalui KTM ini diharapkan dapat meningkatkan upaya kolektif serta pertukaran pengalaman dan informasi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang juga tercermin dalam Action Plan Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 2016-2018. 

Pada KTM ini, Wapres Molaverdi dan Menteri dari 7 (tujuh) negara yaitu Indonesia, Azerbaijan, Afghanistan, Turki, Syiria, Mauritania, dan Irak menyampaikan capaian nasionalnya dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi dalam isu pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan dan anak. 

Indonesia sebagai Negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia diberi apresiasi dan dapat dijadikan salah satu role model dalam penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak.

Beberapa hal utama yang Saya sampaikan dalam KTM, yaitu:

a.    Secara umum, seluruh negara di dunia menghadapi isu perempuan dan anak yang relatif sama, termasuk di negara-negara konflik, dimana perempuan dan anak menjadi korban utama. Dalam kaitan tersebut, seluruh negara kiranya dapat saling berkerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan serta perlindungan terhadap hak perempuan dan anak-anak. 

b.    Isu pemberdayaan perempuan dan keluarga serta perlindungan anak merupakan salah satu isu prioritas di Indonesia. Dalam periode 2 tahun terakhir, terdapat 3 program prioritas yang dikembangkan, yaitu 3Ends:
-    pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
-    pemberantasan perdagangan manusia; dan 
-    mengakhiri kesenjangan akses bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi. 
Ketiganya melibatkan berbagai sektor, tidak hanya tingkat nasional tetapi juga kerjasama antar negara.

c.    Keluarga berperan penting sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Dalam kaitan ini, ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk menciptakan bangsa yang kuat dan mencegah terjadinya tindak kekerasan di masyarakat sehingga pembangunan bangsa dapat dilaksanakan dengan baik. Ketahanan keluarga dapat djadikan sebagai salah satu landasan untuk menciptakan kebijakan publik agar lebih family friendly. 

Indonesia dengan jumlah keluarga sekitar 60 juta, yang tentunya didalam keluarga terdapat perempuan dan anak. Total penduduk perempuan Indonesia sekitar separuh dan total penduduk anak sekitar sepertiga; sehingga jika perempuan dan anak dijumlah, maka sekitar 67 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar dua-pertiga. Mereka inilah semua, yang harus kita penuhi hak-haknya dan kita lindungi dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) sebagai salah satu alat ukur yang diterapkan di Indonesia, dapat dinilai dengan analogi rumah yang terdiri dari empat pilar yakni: 
-    ketahanan fisik, 
-    ekonomi, 
-    sosial budaya, dan 
-    psikologi sosial. 

Dari IKK ini, keluarga dapat dijadikan unit dari target dan sasaran pembangunan seperti yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait di Indonesia.

Sebagai tambahan, ketahanan keluarga dimulai dari perkawinan, dan di Indonesia diatur dalam UU No  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur kawin untuk laki-laki 19 tahun, dan untuk perempuan 16 tahun. 

Sementara itu, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

d.    Angka pekerja perempuan terus bertambah seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kapasitas perempuan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di ruang publik dan perempuan sebagai kepala keluarga.  

Selanjutnya, Saya juga telah melakukan bilateral meeting dengan Wapres Molaverdi. Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-2 setelah sebelumnya pertemuan di Turki pada bulan Februari 2017. Pada pertemuan ini kami membahas mengenai potensi kerja sama kedua negara di bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Kami sepakat untuk menyusun MoU Kerja Sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai landasan kerjasama ke depan. Atas hal ini maka Kementerian PP-PA akan mengkaji secara komprehensif bidang-bidang kerjasama yang akan diajukan pada MoU tersebut.

Isu terkait perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab dan komitmen satu Negara saja, namun sudah menjadi isu prioritas dan komitmen internasional. Oleh karena itu, Saya berharap, komitmen baik ini terus  dipertahankan dan terus dikembangkan demi mewujudkan Dunia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak serta dapat mewujudkan keluarga yang kuat untuk menjadi bangsa yang kuat pula. 

Demikian yang dapat Saya sampaikan, besar harapan Saya rekan-rekan media bersedia bahu membahu bersama kami untuk bekerjasama dalam menyebarluaskan berita baik ini.

Terima kasih.

Wassalamualiakum Wr.wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu.

(MAR)