Bayarlah Zakat melalui BAZNAS atau LAZ Resmi

• Thursday, 4 May 2017 - 10:19 WIB

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengimbau masyarakat untuk memercayakan zakat, infak dan sedekahnya kepada organisasi pengelola zakat yang resmi. Menurut UU No 23/2011 lembaga pengelola zakat resmi adalah BAZNAS dan lembaga amil zakat yang mengantongi izin dari pemerintah. 

Himbauan ini merespons keresahan masyarakat atas dugaan penggunaan dana umat yang tidak sesuai peruntukan.

“BAZNAS mengapresiasi tingginya semangat untuk berbagi kepada umat yang sedang membutuhkan. Untuk mendukung semangat masyarakat ini, BAZNAS mengajak untuk memilih badan atau lembaga donasi yang resmi dan telah lulus diaudit dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah,” kata Direktur Penghimpunan, Komunikasi dan Informasi Nasional BAZNAS, Arifin Purwakananta di Jakarta, Kamis (4/5).

Dalam aturan itu, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS baik di pusat, provinsi maupun kabupaten membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ juga bisa dibentuk hingga tingkat kelurahan.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat yang dikelola masyarakat (swasta) menurut UU no.23 Tahun 2011 itu dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

“BAZNAS dan LAZ resmi terus menambah layanan untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat, infak dan sedekahnya, baik bersifat konvensional maupun digital. Dari sisi penyaluran, baik BAZNAS maupun LAZ terus berinovasi menciptakan program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat yang berhak,” katanya. 

Sebelum melayani masyarakat, LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama (Menteri Agama). Izin ini, menurut Arifin hanya diberikan apabila memenuhi berbagai persyaratan, antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Syarat selanjutnya adalah berbadan hukum serta mendapat mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Selain itu juga harus memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. 

Sebagai pengelola zakat, LAZ, diharuskan bersifat nirlaba serta  memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Hingga Kamis (4/5), BAZNAS sudah memberikan rekomedasi dan dilanjutkan dengan pemberian izin oleh Kementerian Agama pada LAZ untuk tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (ANP)