MA Luncurkan Sistem Informasi Pengawasan Versi Terbaru

• Monday, 8 May 2017 - 10:57 WIB

Badan Pengawasan Mahkamah Agung didukung EU-UNDP SUSTAIN luncurkan whistleblowing system atau SIWAS versi kedua (terbaru)

Versi terbaru ini memiliki fitur-fitur yang telah diperbarui: fitur notifikasi pelapor, peningkatan keamanan, serta inisiatif tingkat banding

Bandung - Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) didukung oleh program EU-UNDP SUSTAIN meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) versi kedua, Senin (8/5). SIWAS merupakan sebuah situs online whistleblowing system untuk menerima pelaporan serta pengaduan baik dari masyarakat maupun internal pengadilan mengenai pelanggaran-pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera, jurusita dan pengawai aparatur sipil negara. Versi pertama SIWAS telah diluncurkan oleh Ketua MA, Prof. Dr. Hatta Ali di Jakarta pada 29 September 2016.

“Pengawasan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Sepanjang tahun 2016 kemarin, pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan pada umumnya tentang mutu pelayanan peradilan dan pelanggaran kode etik hakim. Kami harapkan SIWAS versi terbaru ini, yang didasari pada Peraturan Mahkamah Agung No.9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan, akan membantu pengadilan untuk memberikan pelayanan yang akuntabel,” ujar Kepala Badan Pengawas, Nugroho Setiadji dalam kata sambutannya.

Koordinator Sektor EU-UNDP SUSTAIN bagian pengawasan, Fatahillah dalam pembukaannya mengatakan, “Versi kedua kali ini memiliki beberapa fitur tambahan seperti: notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis setiap kali ada perkembangan, fitur keamanan pelapor yang diperbarui, dan inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap pelanggaran.” SIWAS sendiri dapat diakses melalui https://siwas.mahkamahagung.go.id.

“Fitur-fitur baru ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengawasan lembaga peradilan oleh Badan Pengawasan. Proyek EU-UNDP SUSTAIN, yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia, tentu saja berkomitmen untuk mendukung Badan Pengawasan dalam mengimplementasikan SIWAS ini,” tutup Fatahillah.

Acara peluncuran SIWAS versi kedua di Bandung ini juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi, H. Arwan Byrin, SH, MH.
Selain peluncuran SIWAS, acara hari ini juga disertai dengan diskusi panel bertema “Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Peradilan”. Narasumber dari diskusi panel ini adalah: Ketua Badan Pengawasan, Nugroho Setiadji; Anggota Komisi Yudisial RI, Dr. Jaja Ahmad Jayus; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Zaid Umar Bobsaid SH, MH; Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, SH. Acara diskusi Panel ini dimoderatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Diah Sulastri Dewi, SH, MH.

Tentang Proyek EU-UNDP SUSTAIN
Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan di Indonesia, dengan mitra utama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Tujuan utama ini adalah mendukung Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik seperti yang tertera pada blueprint MA. Proyek ini menerima dana dari Uni Eropa sebesar € 10 Juta untuk tahun 2014 – 2019. Diimplementasikan oleh UNDP Indonesia, EU-UNDP SUSTAIN memiliki empat fokus utama:
1. Meningkatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal sistem peradilan
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan bagi hakim dan staff pengadilan
3. Membuka jalan untuk manajemen Sumber Daya Manusia yang terintegrasi
4. Peningkatan Sistem Manajemen Perkara demi transparansi pengadilan yang lebih baik
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi microsite EU-UNDP SUSTAIN, http://eu-undp-sustain.org

Tentang Uni EROPA
Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara-negara Eropa yang demokratis. Telah lebih dari setengah abad Uni Eropa berhasil mempertahankan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, dan secara progresif membangun pasar tunggal Eropa dimana warga, barang, jasa dan modal dapat bebas beredar di wilayahnya. Keberhasilan ini diakui secara internasional pada tahun 2012 dengan dianugerahkannya Penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uni Eropa.
Dengan lebih dari 500 juta warga negara yang tinggal dalam batas wilayahnya, Uni Eropa merupakan kekuatan global. Uni Eropa merupakan ekonomi terbesar dunia, mewakili hampir seperempat dari GDP dunia. Selain itu, Uni Eropa merupakan blok perdagangan serta donor pembangunan terbesar dunia.

UNDP Indonesia
Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) bermitra dengan semua tingkatan masyarakat untuk membantu membangun masyarakat yang mampu menanggulangi krisis, bertumbuh dan mampu mempertahankan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. UNDP berada di 177 negara dan menawarkan perspektif global dan pandangan lokal untuk memberdayakan kehidupan dan membangun masyarakat yang tangguh.

(MAR)