Memahami Fenomena Hoax di Amerika Serikat

• Thursday, 8 Jun 2017 - 13:34 WIB

Foto: Profesor Charles Lewis bersama 18 peserta Foreign Press Center Reporting Tour, US Department of State

Washington, DC - Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kerap menuding media massa sebagai kebohongan (fake media). Sebaliknya, Presiden Trump pun dianggap menggunakan fakta-fakta palsu (fake facts) atau informasi salah (false information) atau hoax, dalam pernyataannya, khususnya media sosial. Situasi itu pun mempengaruhi hubungan presiden dan pers AS.

Profesor Charles "Chuck" Lewis dari American University School of Communications menyebutnya sebagai situasi aneh antara presiden dan jurnalis. "Para jurnalis berada pada momen, di mana kita tidak pernah mengalami permusuhan oleh presiden menjabat, menentang media massa," kata Lewis, Senin (5/6/2017) dalam sesi "Mengajarkan Literasi Media dan Kebebasan Pers", sebagai bagian dari kegiatan reporting tour, Foreign Press Center - US Departement of State. 

Menurut Lewis, situasi serupa juga pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Namun pada dasarnya, pers di Amerika Serikat sangat beruntung, karena ada konstitusi yang menyebut tegas tentang jaminan kebebasan pers. Dibanding negara lain, di mana wartawan bisa kehilangan nyawa saat meliput atau menerbitkan berita, Amerika Serikat tidak seperti itu. Dengan adanya first amandment pada konstitusi 1787, sulit untuk pemerintah menutup perusahaan, sehingga kebebasan pers, warga negara, dan jurnalis bisa terjamin, meski harus diakui tetap ada kasus antara pemerintah dan pers. 

"Presiden Nixon mengajukan lebih dari 200 tuntutan kepada media massa. Begitu juga ketika terbongkarnya skandal Watergate yang langsung dilanjutkan dengan pemcabutan penerbitan. Presiden Barack Obama melalui jaksa agungnya pernah mengeksekusi 8 orang narasumber, yang membocorkan data kepada jurnalis Jim Ryersen," ungkap Lewis yang juga wartawan investigasi AS. 

Foto: William Kristol menyampaikan pendapatnya tentang jurnalisme dari sudut pandang konservatif.

Pendapat senada disampaikan pemimpin redaksi The Weekly Standard, majalah opini beraliran konservatif, William Kristol. "Kebohongan dan propaganda selalu ada sejak dulu, salah kalau ada yang menilai, dulu lebih baik, mudah mendapat kebenaran. Memang ada hal yang perlu dikuatirkan, tetapi bukan berarti segalanya menjadi lebih buruk dari sebelumnya," kata Kristol dalam sesi terpisah, Rabu (7/6/2017).

Komentator politik di program televisi ABC "This Week" ini, juga meyakini, viralnya fake news dipengaruhi oleh perkembangan internet dan media sosial, sehingga mempercepat penyebaran rumor. "Saya yakin, fake news merupakan sebuah masalah, tetapi sebenarnya bukan problem fundamental. Masalah yang sesungguhnya adalah teknologi menggantikan sumber daya manusia, sistem pendidikan, politisi tidak bekerja dengan baik, kesalahan-kesalahan kebijakan seperti di Irak, Afghanistan, sehingga orang bisa jadi menipu tentang apa yang harusnya terjadi di dunia."

Walau tak setuju dengan segala cara menciderai demokrasi dalam Pilpres AS lalu, Kristol pun optimis, demokrasi liberal selama ratusan tahun, telah memperkuat lembaga-lembaga negara dengan segala prakteknya, untuk mencegah seorang presiden yang tak bertanggung jawab atau ingin mengubah segalanya. "Berbeda jika fenomena Presiden Trump terjadi di negara dunia ketiga, memang akan berbahaya, karena tidak akan ada kekuatan institusi, yang bisa kuat menahan seseorang melakukan tindakan menghancurkan," jelas Kristol. 

(MAR)