Ancaman Non Militer Semakin Membahayakan Negara

• Tuesday, 15 Aug 2017 - 20:10 WIB

JAKARTA - Tertangkapnya ratusan ton narkoba yang diselundupkan dari negara asing oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dapat dikatakan bukan kriminalitas biasa.

Penyelundupan tersebut menjadi bentuk baru perang candu yang pernah terjadi di China dalam beberapa abad lalu, untuk meruntuhkan semangat perlawanan bangsa China.

Demikian pula maraknya penyebaran pornografi dan sebagainya, semua itu ancaman yang bukan saja memerlukan kemampuan profesionalisme aparatur negara, namun juga kesadaran terhadap masalah kelangsungan hidup bangsa.

Sayangnya luasnya spektrum ancaman tersebut, belum ditangani dengan maksimal. Sekalipun telah ada Dewan Keamanan Nasional, namun Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat yang merupakan ujung tombak Keamanan Nasional, belum operasional dan belum lengkap perangkat lunak perundang-undangannya.

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema baru ‘Pertahanan Non Militer’ yang diadakan Panitia Bersama Diskusi Panel Serial 2017-2018, di Jakarta, Sabtu (12/8).

Kepala Badan Kebijakan Analisis dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono, mengatakan, pada saat ini terjadi perubahan landscape global. Ini ditandai dengan mulai menurunnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan mulai tersaingi China.

“Bahkan kekuatan ekonomi AS di Asia Tenggara dan Australia telah mulai didominasi China. Dominasi China ini ternyata dimaksimalkan oleh China,” ungkapnya.

Dalam analisisnya, China menerapkan dominasi proyek. Dengan proyek-proyek yang dibuatnya, China mengembangkan silent akuisisi. Atau menguasai negara dengan diam-diam melalui jalur ekonomi. Satu ancaman non militer yang patut diwaspadai.

“Proyek-proyek China sebenarnya memiliki dua sisi mata uang. Ancaman sekaligus peluang. Jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan proyek China dengan win-win solution, kita tidak akan terpuruk karenanya,” tandasnya.

Demikian pula sebaliknya. Win-win solution di sini adalah adanya keberanian untuk menolak proyek China yang tidak membuat kita memiliki keuntungan yang sama dari yang diperoleh mereka.

Keberanian tersebut misalnya menolak tenaga kerja proyek didatangkan dari China, sehingga peluang meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh, lanjut Siswo Pramono.

Sementara itu, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Arkian Lubis, menyatakan, jika ancaman non militer kini sangat tampak dipermukaan, dengan adanya terorisme, radikalisme, cyber crime, dan intoleransi yang membahayakan negara.

“Karenanya, perlu ada respon terhadap hal tersebut agar tidak menimbulkan gangguan bagi negara,” tandasnya.

Sebagai institusi yang dalam sejarahnya merupakan bagian dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Polri berharap kebhinekaan terus dapat dijaga dan 4 konsensus nasional dapat semakin tersosialisasi agar ancaman non militer setidaknya mampu diminimalisasi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Brigjen TNI Didi Sudiana, menyatakan, di era globalisasi, ancaman non militer semakin berbahaya bagi kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu perlu diperkuat pertahanan non militer.

“Pertahanan non militer di sini adalah pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri sendiri, peran strategis yang dimilikinya telah dijabarkan dalam PP No 11 Tahun 2015. Ada 3 area yang telah dilakukan dalam perjuangan non militer yang dilaksanakan.

Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 3142 Perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, dengan penguatan kapasitas Ormas dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia global.

“Ke depan, ormas harus dapat menjadi ormas yang mandiri dan profesional dalam mencapai tujuannya terutama dalam menghadapi ancaman non militer,” katanya.

Caranya, kata dia, di antaranya dengan mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna tercapainya cita-cita nasional. (ANP)