Tahun 2018, Fase Penindakan Kecurangan Program JKN-KIS Oleh KPK

• Tuesday, 5 Sep 2017 - 20:45 WIB

JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program amanah undang-undang yang melibatkan banyak pihak dalam mencapai kesuksesannya. Dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta BPJS Kesehatan khususnya diwilayah Jakarta Pusat maka perlu adanya koordinasi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan faskes.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Bona Evita mengatakan, sampai saat ini telah terdapat 28 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang Sudah bergabung dalam program JKN-KIS di Wilayah Jakarta Pusat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS.

“Dalam pelaksanaan Program JKN-KIS perlu upaya yang optimal dari seluruh stakeholder untuk menghindari adanya tindakan kecurangan khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan,” tegas Bona Evita, dalam acara pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dan sosialisasi system pencegahan kecurangan (Fraud) di wilayah Jakarta Pusat, di Jakarta, Selasa (05/09/2017). 

Menurut Bona, pemerintah telah mengeluarkan regulasi, dalam upaya pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanan Program JKN-KIS, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, dimana pada pasal 7 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS, harus membangun Sistem Pencegahan Kecurangan JKN.

Selain itu, juga terdapat pada Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 46A). Dari BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 tahun 2016 tantang Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program JKN-KIS sebagai acuan bersama.

“Acara koordinasi dan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan wilayah Jakarta Pusat bersama Stakeholder untuk mencapai pemahaman dan tindakan yang sama dalam upaya pencegahan kecurangan (Fraud) di wilayah Jakarta Pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemberlakuan sangsi secara lisan, tertulis dan administrative akan mulai diberlakukan pada awal 2018, jika terdeteksi adanya Fraud program JKN KIS.  Termasuk jika terjadi pelanggaran hukum

“4 bulan lagi akan dilakukan penegakan hukum terjadinya fraud program JKN KIS oleh aparat penegak hukum diantaranya KPK,” kata Bona.

Menurutnya, fraud bisa dilakukan oleh sejumlah pihak diantaranya, peserta, petugas bpjs kesehatan, hingga fasilitas kesehatan

“Fraud bisa dilakukan oleh peserta yang dengan sengaja memalsukan kepesertaan, petugas bpjs kesehatan melalui klaim fiktif, mengubah kode pelayanan, serta fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit dengan klaim palsu dan pelayanan yang tidak perlu dilakukan,” tambahnya.

Dalam event yang digelar Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakartajuga dihadiri oleh Ketua Tim Pencegahan Kecuragan RS, PIC RS, Tim KMKB Wilayah Jakarta Pusat dan  Perwakilan FKTP Wilayah Jakarta Pusat yang berjumlah 150 orang.

Untuk acara koordinasi dan Sosialisasi pada hari ini mendatangkan Narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Litbang Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praktisi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan Program JKN-KIS pada Faasilitas Kesehatan serta BPJS Kesehatan itu sendiri. (ANP)