DPR Nilai Pemprov Jabar Bersikap Diskriminatif dalam Sektor Properti

• Friday, 29 Sep 2017 - 12:34 WIB

Jakarta - Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengatasi lambatnya perizinan Analisa Dampak Lingkungan di sektor properti termasuk di dalamnya pada pembangunan kota modern Meikarta di wilayah Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

"Pembentukan panitia kerja ini secara umum untuk meninjau dan sebagai solusi agar pertumbuhan investasi dan program kerja pemerintah di sektor properti meningkat. Tidak saja untuk Meikarta tapi untuk semua hal yang berkaitan dengan sektor properti termasuk di dalamnya berbagai unsur antara stakeholder," sebut Fandi Utomo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI,  dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Meikarta di Kompleks Parlemen, Rabu (27/9/17) di Jakarta.

Di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI tersebut, sejumlah anggota komisi ikut menyoroti permasalahan pada pembangunan Meikarta, yaitu lambatnya proses rekomendasi izin yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengurus perizinan proyek milik Lippo Group tersebut.

Di dalam RDP, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Ammy Amalia turut mengingatkan agar prinsip keadilan harus dikedepankan. Dikatakan Anny Amalia pihak pengembang lain juga perlu ditindak dengan perlakuan yang sama jika diketemukan adanya indikasi kesalahan.

"Jangan ada lagi perlakuan diskriminasi pada sektor properti karena adanya Meikarta yang didukung dengan anggaran besar dan nama besar Lippo Group. Pihak pengembang lain pun harus diperlakukan yang sama agar prinsip keadilan tegak rata. Jika ada indikasi Pemprov Jabar selalu menjegal langkah pembangunan Meikarta dan mengabaikan kesalahan dari pihak properti lainnya, saya katakan Pemprov Jabar telah melanggar undang undang karena bersikap diskriminatif," papar Anny mengingatkan.

Akan langkah Pembangunan kota modern Meikarta disikapi berbeda oleh wakil fraksi PKB , Lukman Edy yang juga anggota Komisi II DPR, berpendapat agar pemerintah pusat untuk mengambil alih proses administrasi yang sedang dihadapi Lippo Group melalui pembangunan Meikarta.

"Saya lihat ini soal menjaga iklim investasi pada properti dan akan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk. Jika Pemprov Jabar terus menghambat pertumbuhan properti, saya usul lebih baik pemerintah pusat yang ambil alih," sebut Lukman Edy dalam RDP tersebut.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, yang juga hadir di RDP itu, berpendapat pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat dapat memuluskan izin pembangunan Meikarta. Dikatakan Sunarsono,  Pergub itu semestinya telah ada sejak 2015.

"Kenapa sampai 2017 belum dibuat? Mungkin karena lambatnya mereka bekerja. Jadi bukan hanya Meikarta, siapa tahu nanti ada perizinan lain yang meminta rekomendasi. Ini isu yang harus kami cek ke Pemprov Jawa Barat," jelas Sumarsono.

Akan hasil pertemuan bersama  Komisi II, Sumarsono berencana memanggil Pemprov Jawa Barat dan juga Pemerintah Kabupaten Bekasi pada pekan depan.

Dia menilai proyek Meikarta sebenarnya pertumbuhan percepatan investasi di Indonesia.  "Intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan investasi dan juga perumahan, tanpa menabrak aturan," tandas Sumarsono.

Menanggapi rencana pembentukan panja oleh DPR, anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menyambut baik.

"Semua seperti yang kami prediksi. Dari Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti, kami mengawasi, yang terakhir, kami mendorong perluasan terhadap kewajiban 20 persen hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Alamsyah.

Alamsyah berharap  keberadaan Panja  berdampak terhadap kualitas pelayanan publik lainnya, khususnya soal perkepatan perizinan dalam birokrasi. (ANP)