Kenaikan rupiah yang terjadi sesaat harus kembali diuji untuk mengetahui kelanjutannya

• Thursday, 26 Oct 2017 - 13:45 WIB
sindonews.com

JAKARTA - DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Perppu Ormas itu telah mendapat dukungan mutlak dari para wakil rakyat di Senayan. 

Kendati demikian, Jokowi membuka ruang bagi DPR jika ingin merevisi UU tersebut."Kalau ada yang ingin direvisi ya silakan tahapan berikutnya, bisa dimasukkan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional-red)," kata Jokowi usai membuka Rakernas Walubi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Jokowi menuturkan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas untuk menjaga persatuan, kebinekaan, menjaga Ideologi Pancasila dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski begitu, mantan Gubernur DKI ini memandang jika Perppu masih perlu diperbaiki maka dirinya mempersilahkan kepada DPR untuk merevisi. 

"(Kalau) ada yang belum baik, ada yang masih perlu ditambah, ada yang perlu diperbaiki, silakan," tandasnya.

Dalam Rapat Paripurna DPR Selasa 24 Oktober 2017, sebanyak tujuh fraksi mendukung Perppu Ormas. Sebanyak tiga fraksi mendukung dengan catatan. Tiga fraksi yang memberi catatan adalah Fraksi Demokrat, PKB dan PPP. Sementara itu tiga fraksi yang menolak adalah Fraksi Gerindra, PKS dan PAN.

(dam/Sindonews)