Era JKN, Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Harus Seimbang

• Thursday, 21 Dec 2017 - 21:44 WIB

Jakarta - Difteri penyakit yang sudah lama tidak pernah terdengar namanya kini hadir kembali. Kementerian Kesehatan bahkan menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan 20 Provinsi telah melaporkannya adanya Difteri. Ini adalah buah dari Marginalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pegiat Centre for Health Economics and Policy Studies (CHEPS), School of Public Health Universitas Indonesia, Budi Hidayat, mengatakan dalam pelayanan kesehatan sejatinya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus seimbang. Namun kini diera JKN dirasakan pelayanan kesehatan perorangan lebih  mendominasi dibandingkan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Terdapat penurunan kinerja UKM sejak lahirnya JKN. Studi CHEPS UI berdasarkan Susenas 2013 dan 2015 menunjukan adanya penurunan cakupan imunisasi dan ASI eksklusif  masing-masing sebesar 14% dan 63% sebelum dan sesudah adanya JKN," kata Budi Hidayat pada acara diskusi Kaleidoskop 2017 dengan tema Marginalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Menurutnya, penguatan UKM diharapkan dapat menekan angka morbiditas yang membebani JKN dan mengurangi laju defisit pembiayaan dimasa mendatang.

"Upaya Kesehatan Masyarakat diyakini mampu mengendalikan biaya kesehatan karena menjaga masyarakat tetap sehat, menurunkan resiko terjadinya suatu penyakit termasuk penyakit kronis yang berbiaya mahal. Hal ini secara langsung akan mendukung sustainibilitas JKN karena tingginya klaim biaya kesehatan yang membebani BPJS sebagian besar justru berasal dari penyakit tidak menular yang notabenenya dapat dicegah seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, kanker, dan penyakit jantung," tuturnya.

Budi Hidayat menegaskan sudah saatnya UKM bangun dari tidur panjang, diperkuat, didukung semua pihak dan berjalan beriringan dengan UKP demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat.

"Studi CHEPS UI berdasarkan Susenas 2013 dan 2015 menunjukkan adanya penurunan cakupan imunisasi dan ASI eksklusif masing-masing sebesar 14% dan 63% sebelum dan sesudah adanya JKN," tambahnya.

Untuk itu katanya, sangat mendesak untuk melakukan langkah nyata membenahi UKM. Penguatan Puskesmas untuk kembali pada tupoksi membina kesehatan wilayah, melaksanakan upaya kesehatan komprehensif baik UKP maupun UKM sangat penting dilakukan. Pemenuhan kebutuhan SDM kesmas, peningkatan anggaran, perbaikan pemanfaatan dana kapitasi, menghidupkan UKBM serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal harus terus diupayakan. (ANP)