DPR Pertanyakan Legal Standing Para Pemohon Uji Materi UU MD3

• Wednesday, 11 Apr 2018 - 17:29 WIB

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD (MD3) dengan agenda mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR.

Terdapat empat pemohon yang menggungat UU MD3 tersebut. Pertama gugatan yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dengan nomor perkara 16/PUU-XVI/2018, kedua gugatan dengan nomor perkara 17/PUU-XVI/2018 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara gugatan ketiga dan keempat dilakukan oleh perorangan dengan nomor perkara 18/PUU-XVI/2018 yang diajukan Zico Leonard Simanjuntak dan Josua Satria Collins, serta mahasiswa pasca sarjana Agus Mulyono Herlambang 21/PUU-XVI/2018.

Anggota Komisi III Arteria Dahlan yang menjadi perwakilan DPR mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing yang dilakukan oleh para pemohon uji materi UU MD3. Pasalnya, keempat pemohon tersebut tidak ada yang mengalami kerugian dalam bentuk apapun terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU MD3 tersebut.

"Hanya mengenai potensi atau kekhawatiran bukan masalah yang telah terjadi kepada pemohon. Artinya kekhawatiran pemohon untuk dipanggil atau diundang oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam RDP (rapat dengar pendapat) yang berujung kepada pemanggilan paksa," kata Arteria dalam sidang gugatan UU MD3 di MK, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Arteria memaparkan, pemanggilan paksa dalam UU MD3 hanya akan dilakukan bila dengan alasan yang jelas, atau setelah mangkir tiga kali dari panggilan para wakil rakyat sesuai amanat Pasal 73 Ayat (3), Ayat (4) huruf a dan c, dan Ayat (5), yang menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.

"Dan tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja kepada pemohon tanpa alasan yang jelas. Mengingat pasal quo mengandung unsur prosedural yang dilaksanakan berdasarkan administrasi negara," ujarnya.

Sementara itu, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, DPR juga menyoroti gugatan yang dilakukan oleh PSI. Pasalnya, partai yang dipimpin Grace Natalie itu belum memiliki kursi di parlemen sehingga tidak mengalami kerugian apapun dalam UU MD3 tersebut.

"Pemohon nomor 17 sebagai partai politik tidak dapat menguraikan hak-hak konstitusional partai politik pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya UU MD3. Bahwa tidak adanya kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon sebagai partai politik karena pasal quo sudah merumuskan ketentuan yang menjamin kepastian hukum, perlindungan, kebebasan mengeluarkan pendapat, serta tidak adanya asikap diskriminatif. Seharusnya pemohon memahami itu sebagai partai politik," tandasnya.

(wal)