Menkeu Menyayangkan Keputusan MK

• Tuesday, 31 Jul 2012 - 15:46 WIB

Jakarta - Terkait keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang tidak mengabulkan pemerintah untuk mengakuisisi 7 persen saham Newmont, Pemerintah melalui Menkeu Agus Martowardojo sangat menyayangkan Keputusan tersebut.

Menurut Agus, disaat negara menunjukkan kekuatan ekonominya melalui ekspansi investasi ke Indonesia namun di sisi lain akibat keputusa MK, negara kesulitan mengelola sumber daya alamnya yang jelas jelas tercantum dalam kontrak karya.

Kedepan kata Agus, pemerintah tengah mempelajari skaligus menyiapkan berkas berkas Sales and purchase agreement(SPA) divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Menkeu Agus marto menambahkan, tantangan negara untuk mengelola SDA nya  masih cukup besar. Kekalahan divestasi 7% saham newmont menjadi contoh bagi masyarakat bahwa hak negara untuk memajukan perekonomian terganjal pada keputusan hukum.

Sementara itu Kep PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Soritaon Siregar mengatakan, PIP masih membutuhkan waktu untuk menyusun langkah langkah selanjutnya divestasi Newmont.

"Tim Kemenkeu akan pelajari pertimbangan putusan untuk menyusul langkah langkah sleanjutnya, kami juga mempelajari pertimbangan putusan MA" kata Soritaon.

Pagi hari tadi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembelian saham tujuh persen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merupakan kewenangan pemerintah tetapi harus dengan persetujuan DPR.

Dalam keputusan terkait dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, permohonan pemohon (pemerintah) terhadap termohon I (DPR) tidak dapat diterima.

"Pemohon (pemerintah) dan termohon I (DPR)  harus membuat kebijakan bersama maka pembelian saham  tujuh persen PT NTT menjadi kewenangan pemerintah tetapi harus dengan persetujuan DPR," kata Mahfud saat membacakan Putusan SKLN di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

MK memutuskan, pembelian saham tersebut sudah ada dalam APBN Tahun Anggaran 2011 tetapi detail penggunaan belum disetujui termohon (DPR). (ARS/MKS)