Setnov Disebut Janjikan Eni Saragih Uang USD1,5 Juta dan Saham PLTU Riau-1

• Thursday, 11 Oct 2018 - 14:25 WIB

JAKARTA - Mantan anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mengaku pernah dijanjikan akan diberikan uang sebesar 1,5 Juta Dolar Amerika Serikat dan saham oleh mantan Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto (Setnov).

Setnov menjanjikan hal tersebut jika Eni Saragih berhasil mengawal dan membantu Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo meloloskan proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Pak Novanto bilang nanti dapat 1,5 juta Dolar, saya bilang wih, banyak juga. Nanti juga dapat saham juga katanya. Disampaikan di ruangan. Hanya saya dan Pak Setnov," kata Eni saat bersaksi untuk terdakwa Johanes Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Kemudian, Eni mengkonfirmasi janji Setnov tersebut ke Johanes Kotjo. Kata Eni, Johanes Kotjo mengamini soal uang USD1,5 juta, tapi membantah akan memberikan saham.

"Yang pastinya dari Pak Novanto ke Pak Kojto. Saya klarifikasi ke Pak Kotjo. Tapi kalau saham enggak katanya," terang Eni.

Eni mengklaim, tanpa adanya janji itu dia akan tetap menuruti perintah atasannya yakni Setnov untuk mengawal proyek tersebut. Ditekankan Eni, dirinya hanya petugas yang menjalankan perintah partai.

"Tanpa Beliau menjanjikan begitu, karena Pak Novanto atasan saya, saya ikutin karena saya petugas partai," ungkapnya.

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa oleh Jaksa pada KPK menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000.

Menurut Jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP‎.

 

Source: okezone.com