Mensos Dorong Komunitas Adat Terpencil Miliki Identitas

• Tuesday, 6 Nov 2018 - 21:40 WIB

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, mendorong agar komunitas adat terpencil (KAT) memiliki identitas sebagai warga negara agar tersentuh berbagai program layanan sosial dasar seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Saat ini, Indonesia masih memiliki komunitas adat terpencil jumlahnya di tahun 2017 sekitar 150.222 kepala keluarga (KK). Saat ini KAT yang sudah diberdayakan mencapai 101.517 KK, sedang pemberdayaan 3.845 KK dan belum diberdayakan 143.918 KK. KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan sosial budaya dan miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi.

"Masih sedikit warga KAT yang memiliki identitas kependudukan baik akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ataupun Kartu Keluarga (KK). Akibatnya, mereka tidak dapat mengakses program nasional yang mensyaratkan keberadaan identitas penduduk seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), PKH dan BPNT," katanya dalam Pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT, di Jakarta, Selasa (06/11).

Ia mengimbau agar ada upaya atau perlakuan khusus terhadap pendaftaran atau pencatatan penduduk KAT yang sesuai dengan karakteristik keberadaan KAT seperti sulit dijangkau dan cenderung berpindah. Selain itu, lanjutnya, dalam pemberdayaan KAT, Kemsos mengedepankan kearifan lokal. Artinya tidak bisa memaksa modernisasi, tapi suka atau tidak suka modernisasi akan datang ke KAT.

Ia pun berharap jangkauan layanan KAT lebih diperluas dan terus menjangkau lokasi-lokasi di pedalaman. Ia mengungkapkan, berdasarkan penuturan Bupati Asmat, saat kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk, warga KAT di Asmat tidak terkena KLB tersebut.

Menurut Mensos, konsep pemberdayaan KAT yang dilakukan Kemsos adalah membangkitkan mental warga KAT untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri di atas kepribadian budayanya. Dengan demikian mereka mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi perubahan lingkungan alam dan sosial di luar lingkungan mereka.

"Tentu kita tidak menawarkan modernisasi, tetapi mengajak mereka untuk mengenal lingkungan dunia luar yang cepat atau lambat akan mempengaruhi kehidupan dan penghidupan warga KAT," ucap Mensos. (ANP)