Dua Langkah Mensos Hadapi Tantangan Revolusi 4.0 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

• Tuesday, 13 Nov 2018 - 22:40 WIB

Bandung - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita mengungkapkan ada dua langkah untuk menghadapi Revolusi 4.0 dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

"Kuncinya adalah industrial transformation strategy dan transformasi masyarakat bawah. Kita harus siapkan masyarakat melalui pembangunan kesejahteraan sosial agar memiliki daya saing sehingga siap menghadapi era revolusi industry 4.0," kata Menteri saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Pasundan dalam rangka Dies Natalis Universitas Pasundan ke-58 dan Wisuda Gelombang I Tahun Akademik 2018-2019 di Gedung Sabuga, Bandung, Selasa.

Mensos mengatakan saat ini masyarakat tengah menghadapi disrupsi yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan kehadiran internet gelombang ketiga yang disebut juga sebagai era internet of things. Disrupsi saat ini melahirkan Industri 4.0.

Menteri menjelaskan istilah disrupsi merujuk pada perubahan yang mendasar atau fundamental yang membuat cara bisnis lama menjadi usang atau ketinggalan jaman. Pemicu perubahan tersebut bervariasi, antara lain teknologi, peristiwa ekonomi, daya saing global, dan geopolitik. Namun mayoritas dipicu oleh penemuan teknologi baru yang membuat pemain-pemain baru dan membuat pemain bisnis lama harus memikirkan ulang strategi untuk menghadapi era baru ini, bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan.

Ia menyontohkan di sektor jasa penginapan, Airbnb berhasil menjadikan dirinya sebagai perusahaan jasa penginapan terbesar di dunia tanpa satupun unit aset penginapan yang dimiliki.

Di sektor jasa transportasi, Go-Jek pada Juni 2016 bervaluasi sebesar 17 triliun dan meningkat menjadi 24 triliun di 2018, padahal Go-jek sama sekali tidak memiliki armada tetapi bermitra dengan lebih dari 400 ribu pemilik kendaraan di tahun 2018. Di sektor perdagangan retail, kita semua mengetahui limbungnya Matahari dan Ramayana sebagai retailer konvensional ketika berhadapan dengan Lazada, Zalora, Tokopedia, OLX, dan toko online lain sejenisnya.

Tantangan tersebut, lanjutnya, harus diantisipasi dengan melakukan transformasi pasar kerja Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan iklim bisnis dan industri, perubahan jabatan struktural yang terjadi pada organisasi dan pola kebutuhan ketrampilan yang berubah juga. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah keterampilan dan kompetensi SDM harus tetap secara konsisten ditingkatkan sesuai kebutuhan pasar kerja yang semakin lama semakin pesat berkembang.

“Dunia pendidikan dan dunia industri harus dapat membangun suatu arah perubahan budaya kerja, yang secara sederhana kita sebut industrial transformation strategy,” terang Menteri yang juga alumni Universitas Pasundan ini.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh kementerian yang terlibat dalam penyiapan tenaga kerja, termasuk di dalamnya Kementerian Sosial, adalah membangun sektor ketenagakerjaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip kualitas karena transformasi industri akan berhasil dengan adanya tenaga kerja yang kompeten.

“Untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0, tenaga kerja kita tidak cukup hanya dibekali dengan literasi manusia lama yang berorientasi kerja formal dan mendasarkan pada kemampuan membaca, menulis dan menghitung,” katanya.

Dalam industri 4.0, modal dasar SDM yang harus dimiliki adalah keterampilan yaitu kepemimpinan (leadership) dan bekerja dalam team (teamwork), kelincahan dan kematangan budaya (cultural agility), dengan latar belakang budaya yang berbeda tetap bisa bekerja sama, dan enterpreneurship (termasuk sociopreneurship).

Sebagai upaya penyiapan SDM dengan kompetensi baru, Pemerintah telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan vokasi, salah satunya dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di samping itu, sangat penting didorong pelatihan-pelatihan yang menyasar tenaga kerja di sektor manufaktur, termasuk mereka yang terancam kehilangan pekerjaannya akibat diambil alih oleh mesin (dislocated workers).

Para pekerja, lanjutnya, yang terbiasa bekerja manual harus belajar bekerja dengan teknologi baru dan diberikan keterampilan baru. Pelatihan-pelatihan akan membuat tenaga kerja lebih produktif dan di samping mereka akan siap manakala direlokasi ke area atau sektor yang lain.

“Dengan begitu, para tenaga kerja tidak akan khawatir dengan penerapan teknologi baru dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi,” ujar Menteri asal Bandung ini.


Transformasi Masyarakat Bawah
Agenda kedua dalam menghadapi era Industri 4.0 adalah melibatkan masyarakat bawah—masyarakat miskin dan kelompok rentan-- dalam proses pertumbuhan tersebut.

“Industri 4.0 akan mengakibatkan sebagian masyarakat tertinggal karena lapangan pekerjaan yang tumbuh berkembang semakin memerlukan kapasitas intelektual yang memadai. Masyarakat bawah yang pada umumnya tanpa keterampilan memadai merupakan kelompok masyarakat yang rentan tersingkirkan akibat tidak adanya peluang untuk mengakses lapangan pekerjaan yang ada,” tuturnya serius.

Ia menegaskan kebijakan dalam pembangunan ekonomi selayaknya berperspektif keadilan sosial sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama (fair equality of opportunity) untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dan untuk mengakses kesejahteraan. Untuk itu, perlu kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan manajemen risiko sehingga memberikan perlindungan sosial dan menjamin agar masyarakat bawah yang paling tidak beruntung tidak kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas hidup.

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial harus mendorong transformasi masyarakat dari miskin menjadi mampu, dari tidak berketrampilan menjadi mempunyai ketrampilan sehingga mereka mampu bertahan dalam menghadapi persaingan di pasar kerja.

Selanjutnya, harus ada kebijakan sosial yang berorientasi untuk pembangunan yang berlandaskan pada cita-cita untuk keadilan sosial. Maka pemerintah dalam memberikan bantuan untuk masyarakat miskin dan lemah harus dikaitkan dengan membekali mereka keterampilan dalam rangka memperbesar angka potensi serapan tenaga kerja secara nasional.

“Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Sosial RI memiliki program-program unggulan di dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial khususnya bagi masyarakat rentan, yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya dihadapan 1.200 wisudawan.

BPNT, lanjutnya, dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar pangan, sementara PKH merupakan bantuan sosial yang ditujukan salah satunya untuk mendorong perbaikan kualitas SDM dan kreativitas keluarga miskin dalam meningkatkan produktivitasnya. Menurut BPS, kedua program inilah yang mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9.82%.

Mensos mengatakan “transformasi masyarakat kelas bawah” menjadi kebutuhan yang diprioritaskan dalam rangka membuka akses dan kesempatan untuk mempertahankan diri dalam persaingan pasar. Upaya dalam rangka mendorong transformasi masyarakat bawah adalah dengan menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi baru dengan menggalakkan program kewirausahaan.

“Hal ini disebabkan karena salah satu problem mendasar di kalangan masyarakat bawah adalah absen atau minimnya aktivitas ekonomi yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan yang memadai untuk bertransformasi dan meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

Dijelaskannya dalam rangka “meningkatkan kualitas hdup manusia Indonesia”, sebagaimana diamanatkan dalam Nawacita butir ke-5, Pemerintah melakukan reorientasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menekankan pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat lapisan terbawah.

Banyak kementerian memiliki program-program pengentasan kemiskinan, secara khusus misalnya Kementan (subsidi pertanian), Kementerian UMKM (pembinaan UKM), Kemendes & PDTT (dana desa), termasuk Kementerian Sosial melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Program Kementerian Sosial yang terkait dengan upaya membangun kemandirian dan kewirausahaan antara lain program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), E-Warong PKH, Desaku Menanti, dan Desa Sejahtera Mandiri yang bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi.

“Peran serta dan kontribusi seluruh komponen masyarakat tentu sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan kewirausahaan di tengah masyarakat bawah. Kita perlu mendorong seluruh pihak, terutama pelaku usaha, untuk mengembangkan usaha-usaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bawah, bukan berorientasi pada keuntungan semata,” katanya.

Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai sokoguru pembangunan, baik secara mandiri atau melalui kemitraan, diharapkan dapat memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi masyarakat bawah dalam berwirausaha. Pendampingan sangat penting diberikan karena problem kewirausahaan bukan semata modal, tetapi lebih besar justru ada pada kurangnya keterampilan dan lemahnya manajemen.

Berikutnya, lanjut Menteri, hal lain yang juga penting dalam pembangunan masyarakat bawah adalah pemerintah perlu menciptakan kondisi minimum pasar yang diperlukan agar para wirausahawan di kalangan masyarakat bawah memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang.

"Tanpa pendampingan dan perlindungan, usaha-usaha yang digagas oleh masyarakat bawah akan layu sebelum berkembang diterjang ganasnya persaingan. Dalam rangka memperluas pasar, sangat penting memberdayakan usaha-usaha tersebut dengan mendorong penggunaan platform e-commerce sehingga dapat meningkatkan penjualannya," kata Mensos. (ANP)