Mendes PDTT Fokuskan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

• Wednesday, 14 Nov 2018 - 18:35 WIB

JAKARTA – Mulai tahun depan (2019), pemerintah akan memfokuskan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, saat ini banyak desa yang infrastrukturnya sudah cukup. Mengingat selama empat tahun sejak 2014, Dana Desa banyak dipakai untuk infrastruktur.

"Atas saran Presiden, Dana Desa akan difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Sekarang udah banyak contoh-contohnya, Bumdes-Bumdes yang bayar pajaknya lebih besar dari pada Dana Desanya sudah banyak, itu tinggal dikloning ke desa-desa lainnya," kata Eko saat memberikan arahan di Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/10)

Menurut Eko, program pemberdayaan masyarakat desa akan diberikan melalui pelatihan-pelatihan misalnya belajar mengelola Bumdes, mengelola Desa Wisata, mengelola Bank Sampah dan lainnya. Selain itu, saat ini juga pemerintah dan Bank Dunia tengah mengadakan bursa inovasi desa serentak di 480 Kabupaten yang bertujuan untuk menggali inovasi masyarakat.

Hasilnya dari inovasi tersebut nantinya akan didokumentasikan baik lewat tulis maupun video agar bisa dibagikan dan dikembangkan oleh desa-desa lain di Indonesia.

"Untuk desa-desa yang infrastruktur sudah cukup mereka sudah mulai move on ke program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Tapi untuk yang infrastrukturnya belum, ya tetap harus dipenuhi infrastruktur dulu. Di Jawa bagian selatan dan Indonesia Timur mereka masih fokus di infrastruktur," jelasnya.

Eko juga menyampaikan dalam empat tahun ini, Desa lewat dana desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang sangat masif. Baik infrastruktur yang bertujuan untuk kualitas hidup manusia maupun infrastruktur untuk pembangunan ekonomi desa.

Di antaranya mampu membangun hampir satu juta unit sarana air bersih, lebih dari 158.000 km jalan desa, dan puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, dan lain sebagainya.

Program Dana Desa libatkan kementerian/lembaga

Eko bercerita bahwa mengingat Dana Desa program baru, di awal pelaksanaannya tentu bukan tanpa masalah. Seperti diketahui, karena desa tidak memiliki kelengkapan perangkat di tingkat Kabupaten, seperti Bapedda, Inspektorat, Dinas-dinas. Sehingga banyak kasus-kasus yang bukan merupakan tindak korupsi tapi menjadi masalah di awal-awal pencairan.

Seperti kesalahan kepala desa membuat perencanaan pembangunan jalan, lalu desa yang memiliki kewajiban membayar pajak sementara toko-toko di desa tidak mengeluarkan faktur pajak.

"Namun atas petunjuk bapak Presiden dan Wapres agar pendampingan dan pengawasan di perketat, kami mengadakan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan instansi lainnya. Sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih baik," papar Eko. (ANP)