Presiden Jokowi: Manfaat Dana Desa tak Bisa Instan

• Sunday, 2 Dec 2018 - 20:35 WIB

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk mengelola dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dengan baik. Pembangunan melalui dana desa ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat.

Namun demikian menurut Presiden, hasil dari pembangunan melalui dana desa ini tak dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Jokowi saat sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Lapangan Bola Bojong Kiharib, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/12/2018).

"Kadang-kadang kita ini senangnya instan. Pinginnya langsung mendadak mana manfaatnya. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kita pahit dulu, enggak apa. Pahit dulu setahun, dua tahun, atau lima tahun, kadang sakit dulu dalam pembangunan ini. Tetapi manfaatnya nanti akan kita rasakan setelah itu," tegas Presiden.

Sejak dikucurkan pada 2015, pemerintah telah menggelontorkan Rp 187 triliun ke seluruh desa di Indonesia, dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 47 triliun. Sedangkan pada 2017, pemerintah mengucurkan Rp 60 triliun dan pada 2018 dikucurkan sebesar Rp 73 triliun.

Kepada para pengelola dana desa, Presiden pun meminta agar penggunaan dana desa difokuskan untuk prioritas kebutuhan desa. Seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, dll.

"Tetapi saat membangun itu tolong diperhatikan. Satu, pembelian material-material itu lakukanlah di desa setempat. Kalau enggak ada bisa di lingkup kecamatan. Saya titip ini. Supaya uang beredar itu tidak kembali ke kota apalagi kembali ke Jakarta," tambah Jokowi.

Presiden memaparkan, selama dana desa tersebut dikucurkan ke 74.900 desa, pembangunan pun berjalan secara masif. Hasilnya, jalan desa sudah terbangun hingga 158 km, dan sebanyak 18 ribu posyandu serta 48 ribu PAUD juga telah terbangun. Selain itu, dengan dana desa tersebut dibangun sebanyak 6.900 pasar desa, tiga ribu embung, 39 ribu irigasi, dan juga satu juta meter jembatan.

Jokowi juga mengatakan pemerintah fokus melakukan pembangunan di berbagai daerah dalam empat tahun terakhir ini. Hal ini dilakukan untuk pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berani mengambil risiko-risiko ini karena saya tahu kita memerlukan itu. Kalau saya mau, saya bangun saja di Jawa, luar Jawa enggak usah. Kenapa? 60 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Tetapi tidak saya lakukan itu," jelas Jokowi.

Setelah fokus pada pembangunan infrastruktur, Jokowi mengingatkan penggunaan dana desa pada tahun berikutnya agar difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan inovasi desa. Ia mencontohkan pembangunan pemberdayaan ekonomi di Desa Ponggok, Jawa Tengah yang dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp 14 miliar.

Bahkan, salah satu desa di Bali juga berhasil mengembangkan perekonomiannya dan bisa meningkatkan pendapatan daerahnya hingga Rp 34 miliar. Karena itu, Presiden pun mendorong agar masyarakat di Jawa Barat juga dapat memanfaatkan dana desa tersebut untuk pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan inovasi desa.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, penyaluran dana desa dalam empat tahun terakhir telah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan.

"Tahun 2014 pendapatan per kapita masyarakat desa hanya Rp 572.000 per orang per bulan. Tahun ini pendapatan per kapita masyarakat desa meningkat menjadi Rp802 ribu per bulan. Per kapita itu dihitung dari usi lanjut sampai anak-anak yang baru lahir," katanya Mendes PDTT

Mendes PDTT mengatakan, jika peningkatan pendapatan per kapita masyarakat desa tersebut bisa terus dipertahankan, maka enam tahun ke depan pendapatan masyarakat desa bisa meningkat menjadi Rp 2 juta per orang per bulan.

"Di desa lima tahun lagi akan ada lebih dari 150 juta jiwa. Dengan begitu, desa akan bisa memiliki pendapatan lebih dari Rp 300 triliun per bulan di desa, itu akan menciptakan daya beli Rp 1.500 triliun per bulan atau lebih dari Rp18 ribu triliun per tahun," ujar Eko.

Menurutnya, hal itu sama dengan 1 triliun dolar AS pendapatan domestik bruto (PDB), hanya dari desa. Nailai ini lebih besar dari pendapatan domestik bruto di seluruh Indonesia saat ini. Ia mengatakan, total dana desa yang disalurkan dalan empat tahun terakhir jumlahnya sangat besar yakni Rp 187 triliun. Setiap tahun dana desa juga terus meningkat. Rinciannya, tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 (Rp 46,9 triliun), tahun 2017 (Rp 60 triliun,)dan tahun 2018 (Rp 60 Triliun).

Tahun depan, jumlah dana desa kembali meningkat menjadi Rp70 Triliun. Tak hanya dana desa, tahun 2019 pemerintah juga akan menyalurkan dana kelurahan sebesar Rp3 Triliun. "Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama yang memberikan alokasi (anggaran) ke daerah lebih besar dari pusat. 57 persen anggaran disalurkan ke provinsi, kabupaten, dan desa-desa," ujarnya. (ANP)