Jelang 2019, Presiden Minta Kementerian Fokus ke Program Pembangunan SDM

• Thursday, 6 Dec 2018 - 01:46 WIB
Foto - Biro Pers Setpres

JAKARTA - Bulan Januari 2019 merupakan awal bagi transisi fokus pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan telah menegaskan bahwa pemerintah akan mengalihkan fokus dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karenanya, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Rabu siang, 5 Desember 2018, di Istana Negara, Presiden meminta jajarannya agar segera memulai program pembangunan sumber daya manusia di masing-masing kementerian sejak awal tahun mendatang.

"Di 2019 kita akan melakukan pergeseran strategi untuk masuk ke program pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Untuk itu, saya minta semua rencana kerja Menteri memasukkan program ini sebanyak-banyaknya mengenai pembangunan sumber daya manusia," ujar Presiden pada awal arahannya.

Misalnya di Kementerian Ketenagakerjaan, Presiden meminta agar pada awal tahun 2019 program pembangunan balai latihan keterampilan kerja di pondok pesantren dapat dimulai.

"Kita tahu akan dibangun kurang lebih di 1.000 pondok pesantren. Ini Januari harus bisa dimulai," ucapnya.

Hal yang sama diminta Presiden untuk beberapa kementerian lainnya. Di Kementerian Pertanian, Presiden menginstruksikan agar para tenaga penyuluh pertanian dapat dikirimkan ke luar negeri.

"Kementerian Pertanian saya minta beberapa ratus dari PPL kita bisa di-training-kan ke luar (negeri),” tutur Presiden.

Kepala Negara juga meminta agar jumlah pelatihan dan sekolah vokasi juga dapat ditingkatkan. Misalnya, Kementerian Pariwisata bisa mengadakan vocational training, dan training-training terbuka di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata.

Lebih lanjut Presiden meminta agar pembangunan sumber daya manusia ini turut melibatkan masyarakat.

"Saya kira kementerian yang lain banyak sekali yang berkaitan dengan training-training dalam rangka pengembangan sumber daya manusia utamanya di kementerian itu sendiri dan harus melibatkan masyarakat," tandasnya. (ANP)