DJSN Umumkan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas BPJS TK

• Saturday, 19 Jan 2019 - 23:16 WIB

JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah membentuk Tim Panel, terkait masalah dugaan pelecehan seks yang dilakukan SAB, anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tim Panel ini dibentuk sebagai tindaklanjut laporan pengaduan pada 26 Desember 2018 lalu.

Plt. Ketua DJSN, DR. Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan DJSN membentuk Tim Panel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri daeri 1 orang Anggota DJSN, 2 orang dari Kementerian teknis (Direktur Jenderal PHI dan Jaminan Sosiall serta Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia) dan 2 orang ahli (ahli psikologi dan ahli hokum). Proses Kerja Tim Panel telah dilakukan dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan para Saksi.

"DJSN melalui Surat Nomor 779/DJSN/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk pemberhentian saudara SAB berdasarkan surat permohonan pengunduran diri yang telah diajukan," kata Plt. Ketua DJSN, DR. Andi Zainal Abidin saat konferensi pers di Hotel Rivoli Jakarta, Jakarta, Sabtu (19/1).

DJSN menyampaikan dukungan persetujuan terhadap sikap pengunduran diri tersebut.  Hal ini mengacu pada Pasal 34 Huruf (g) Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan diri sendiri.

Menurut Andi Zainal Abidin, Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang cepat merespon dan menandatangani Keppres tersebut,” ungkapnya. (ANP)