Tahun ini, Pemerintah Kucurkan KUR 140 Triliun

• Wednesday, 23 Jan 2019 - 07:45 WIB

JAKARTA - Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, mengatakan, pihaknya akan terus mendorong percepatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan kebijakan KUR 2019, plafon KUR sudah dipatok sebesar Rp140 triliun.

“Dengan penyaluran di sektor produksi minimal 60% dari total penyaluran KUR dan suku bunga KUR tetap 7% efektif pertahun,” katanya, di Jakarta, Selasa (22/1).

Ketika 90% penyaluran KUR masih didominasi sektor ritel, penyalur KUR cukup menyasar pasar sudah tersalurkan. Kini, dengan aturan 60% untuk sektor produksi, para penyalur KUR pun banyak mendatangi sentra-sentra produksi yang ada di tengah masyarakat. Itu yang sudah dilakukan bank-bank penyalur KUR.

Untuk memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan mengusulkan adanya skema KUR untuk kalangan pensiunan. Meski begitu, tetap untuk sektor produksi. Artinya, skema itu ditujukan untuk para pensiunan yang sudah memiliki usaha dengan gaji pensiunan sebagai jaminannya,” jelasnya.

Terkait penyaluran KUR 2018, Yuana mengungkapkan, realisasi sampai 31 Desember 2018 sudah mencapai Rp120,08 triliun dengan 4.440.028 debitur. Atau target yang tercapai sebesar 97,21% dari target tahun 2018 yang senilai Rp123,8 triliun.

Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (61,34%) diikuti dengan skema KUR Kecil (38,18%), dan KUR TKI (0,48%). Data tersebut menunjukkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemerataan akses pembiayaan usaha mikro.

Sementara untuk penyalur KUR, sampai dengan tahun 2018 ada sebanyak 42 lembaga keuangan. Terdiri dari 36 lembaga perbankan dan enam LKBB, termasuk di antaranya dua KSP dengan lembaga penjamin KUR sebanyak 11 perusahaan.

“Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp334,22 triliun yang disalurkan kepada 13,89 juta debitur,” papar Yuana.

Terkait koperasi sebagai penyalur KUR, tahun ini terdapat satu KSP yang sudah ditetapkan yaitu KSP Guna Prima Dana (koperasi primer provinsi) asal Kabupaten Badung, Bali, dengan jumlah anggota sebanyak 440 orang. KSP Guna Prima Dana mendapat plafon penyaluran KUR 2019 sebesar Rp8,5 miliar.

Dua koperasi lainnya, Kospin Jasa (Pekalongan) tahun lalu mendapat plafon KUR sebesar Rp55 miliar yang merupakan jenis KUR Mikro. Sedangkan KSP Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT) tahun lalu mendapat alokasi dana KUR sebesar Rp150 miliar yang terdiri dari Rp100 miliar KUR Mikro dan Rp50 miliar KUR Kecil/Khusus.

“Saat ini, sudah ada sekitar 23 koperasi lainnya yang tengah dikaji sebagai penyalur KUR. Tidak harus koperasi besar, yang penting memiliki likuiditas yang bagus dan kinerja usaha yang sehat,” sebut Yuana.

Kemenkop juga terus menggulirkan program pendampingan KUR. Pada 2018, terdapat 314 orang tenaga pendamping KUR dengan 33 orang koordinator yang dilaksanakan di 20 provinsi.

Yuana menyebutkan, dengan jumlah realisasi tersebut, pendampingan KUR untuk 14.677 usaha mikro. Plafon pengajuan KUR secara kumulatif dari 14.677 proposal senilai Rp390,88 miliar dengan realisasi akad kredit 10.908 proposal (74,3%) senilai Rp264,58 miliar (67,69%) atau meningkat sebesar Rp12,06% dari tahun 2017. (ANP)