Komnas Haji Desak BPKH Realisasikan Rekening Virtual Jemaah

• Friday, 8 Feb 2019 - 16:28 WIB

Jakarta - Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mendesak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera realisasikan rekening virtual Jemaah.  Dengan rekening virtual Jemaah maka ada transparansi dalam biaya perjalanan haji dan umrah.

Menurut Mustolih selama ini publik khususnya calon jemaah haji yang sudah mendaftar yang saat ini telah berjumlah kurang lebih 4 juta orang yang belum berangkat  (Jemaah haji tunggu) tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang keberadaan uang setoran awal (saldo awal) pendaftaran yang jumlahnya sebesar Rp 25 juta per orang dengan akumulasi dana saat ini telah mencapai sebesar Rp 114 trilyun.

“Kemana saja dana haji tersebut disimpan dan diinvestasikan, bagaimana skema investasinya, berapa imbal hasilnya maupun nilai manfaatnya, berapa besar yang disubsidi kepada jemaah haji yang berangkat lebih dahulu melalui skema dana optimalisasi tidak jelas, karena hanya diketahui oleh kalangan terbatas,”kata Mustolih di Jakarta, Sabtu (8/2/2019) dalam siaran persnya.

Dengan minimnya informasi semacam itu, lanjutnya tentu saja hal ini merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

“Terbitnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji Keuangan Haji (UUPKH) yang memberikan mandat kepada Lembaga bernama Badan Pengelola Kauangan Haji (BPKH) meniscayakan pengelolaan kauangan haji dari hulu sampai hilir tidak boleh lagi ada ruang abu-abu dan Lorong-lorong gelap tetapi harus terbuka dan transparan sesuai dengan prinsip-pronsip pengelolaan keuangan publik yang semestinya dikelola secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel,”paparnya.

Untuk mencapai hal tersebut, sambungnya BPKH harus  segera merealisasikan rekening virtual atau rekening maya (virtual account) bagi Jemaah haji tunggu karena hal ini merupakan hak yang sangat mendasar sebab merupakan mandat dari UUPKH sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 huruf c. Terlebih BPKH melalui beberapa pimpinanya sejak tahun lalu juga telah menjanjikan pemberlakuan rekening virtual akan mulai efektif selambat-lambatnya pada Januari 2019.

“Nyatanya sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi.  Ini tentu patut disayangkan dan perlu dipertanyakan ada apa dengan BPKH? tanya dia.

Menurut Mustolih dalam masalah iniprofesionalisme kinerja BPKH akan menjadi pertaruhan karena menyangkut kelolaan dana ummat yang jumlahnya ratusan trilyun rupiah dan terus akan bertambah, terlebih seluruh jajaran BPKH dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf terbawah, fasilitas dan kebutuhan operasional dibiayai oleh anggaran yang berasal dari dana calon Jemaah.

“Dengan adanya rekening maya maka Jemaah haji dapat memantau perkembangan dan pergerakan dana saldo awal yang telah disetor ke BPKH baik secara berkala maupun real time sehingga dapat mengetahui secara detil nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan dan imbal hasil (return) yang diterima calon jemaah akan bisa diketahui. Hal mana semua mengarah kepada satu tujuan besar pengelolaan Keuangan Haji harus kembali dan dapat memberikan manfaat atau maslahat sebesar-besarnya bagi Jemaah,”terangnya.

Namun demikian, sambungnya perlu menjadi cacatan penting, pembuatan rekening virtual/maya dan cara mengoperasikannya juga tidak boleh rumit atau berbiaya tinggi sehingga malah menjadi baban baru bagi Jemaah karena tidak sedikit calon Jemaah kurang familiar dengan teknologi dan berusia lanjut.

“BPKH harus membuatnya systemnya sederhana dan seefesien mungkin dan dapat diakses dengan teknologi informasi yang mudah dijangkau,”pungkasnya.