Mitigasi Bencana Kurangi Risiko pada Dunia Pariwisata, Ini Kata Menpar
Kamis, 28 Pebruari 2019
Mitigasi Bencana Kurangi Risiko pada Dunia Pariwisata, Ini Kata Menpar
Menteri Pariwisata Arief Yahya sosialisasi soal mitigasi bencana. (Foto: iNews.id/Vien Dimyati)

JAKARTA - Indonesia dikaruniai daya tarik alam terindah di dunia. Menurut situs pemandu perjalanan yang menjadi rekomendasi para traveler dunia khususnya dari Eropa, dari 20 negara yang masuk daftar, Indonesia berada di peringkat enam. Sedangkan dua negara dari Asia lainnya, seperti India berada di peringkat tiga dan Vietnam posisi 20.

 

Namun di balik keindahan alam tersebut, posisi Indonesia di peta dunia yang berada di daerah ‘cincin api’ (ring of fire) merupakan negara ‘super market bencana’. Hampir setiap tahun mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi, maupun tsunami yang kerap kali berdampak pada pariwisata. Karena itu, program mitigasi bencana dalam meminimalisir dampak pada pariwisata menjadi salah satu program strategi Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

 

“Bencana kapan saja bisa terjadi, tidak bisa diprediksi dan relatif tidak bisa dihindari. Tetapi yang terpenting kalau sudah terjadi,  bagaimana mengatasinya dan bagaimana kita meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Untuk ini, Kemenpar sudah membuat tim Mitigation Plan dengan menggunakan standar dunia dari UNWTO,” kata Menteri Pariwisata  (Menpar) Arief Yahya dalam diskusi dan sosisalisasi mitigasi bencana  bertema ‘Be aware, Beprepare Before Traveling’ yang digelar oleh Manajemen Krisis Kepariwisataan, Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar bersama Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di  A One Hotel Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

 

Menpar Arief Yahya dalam paparannya berjudul ‘Mitigasi Bencana Sektor Pariwisata’ menjelaskan, disaster atau bencana dampaknya sangat besar bagi dunia pariwisata. Bencana alam maupun bencana keamanan seperti terorisme tidak dapat diprediksi. Bencana alam erupsi, gempa bumi dan tsunami yang terjadi dalam dua tahun berturut-turut belakangan ini  telah mengganggu target pariwisata nasional.

 

Bencana erupsi Gunung Agung pada 2017, memberi dampak terhadap pariwisata Bali, kemudian berlanjut pada 2018  muncul bencana gempa bumi di Lombok yang berdampak pada pariwisata NTB.

 

“Bencana alam membawa impact sangat besar pada pariwisata. Sebagai ilustrasi  peristiwa erupsi Gunung Agung Bali pada 2017, memberi dampak hilangnya potensi kunjungan satu juta wisman dengan pengeluaran sebesar 1 miliar dolar AS karena pengeluaran rata-rata wisman 1.000 doalr AS per orang per kunjungan,” kata Arief Yahya.

 

Lalu, bagaimana seharusnya mitigasi bencana dalam pariwisata? Dalam menangani bencana, baik itu terorisme atau bencana alam yang dapat  terjadi kapan saja, Kemenpar telah mempunyai SOP untuk penanganannya yang terbagai dalam tiga tahapan, yaitu Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi (Pemulihan), dan berlanjut pada Tahap Normalisasi  (Recovery).

 

Pada masa tanggap darurat, menurut Arief Yahya lebih lanjut, merupakan masa yang sangat rawan terhadap pemberitaan  maupun informasi yang salah (hoax) karena kesalahan tersebut membuat truma bagi wisatawan atau terjadi cancellation.

 

“Begitu muncul bencana, media gencar memberitakan, kemudian diikuti travel advisory dari negara-negara sumber wisman. Bila pemberitaan bencana tersebut cepat dan akurat akan mengurangi dampak negatif pada pariwisata,” kata Arief Yahya.

 

Menpar Arief Yahya menjelaskan, hal yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke wilayah rawan bencana adalah status bencana di daerah tersebut. Mulai dari status waspada, siaga, awas, hingga status darurat.

 

“Begitu pemda menetapkan daerah statusnya ‘darurat’ apa yang terjadi? Di seluruh dunia menerbitkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu," ucapnya.

 

Menpar mencontohkan peristiwa erupsi Gunung Agung pada 2017 adanya pengumuman status darurat, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kemudian menerbikan travel advisor dan akibatnya tidak satu pun wisman Tiongkok berkunjung ke Bali. Selanjutnya, kita mengusulkan ke  Presiden Jokowi agar status darurat kebencanaan tersebut dicabut.  Ketika status darurat dicabut, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali normal kembali. 

 

"Dengan pertimbangan yang sama, menjadi alasan mengapa pemerintah waktu itu tidak menetapkan bencana gempa di Lombok dengan kondisi darurat,” kata Arief Yahya.

 

Pada kesempatan itu, Menpar menegaskan kembali dalam mitigasi bencana  pemerintah wajib mengumumkan apa yang terjadi dan mencabut semua promosi tentang daerah yang terkena bencana. Selain itu, memberikan informasi akurat pada masyarakat dan industri pariwisata.

 

“Kesalahan dalam memberikan informasi bisa menyebabkan terjadi cancellation kunjungan wisatawan,” ucapnya.

 

Editor : Tuty Ocktaviany

Source  : iNews.id