BAZNAS Teken Pakta Integritas Netralitas Pemilu 2019

• Tuesday, 5 Mar 2019 - 23:48 WIB

Surakarta - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) menandatangani pakta integritas netralitas amil zakat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Hal ini berlangsung usai rapat komisi-komisi pada Rakornas Zakat 2019 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019) malam.

 

Adapun dalam pakta seluruh peserta rakornas zakat 2019 menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk:

 

1. Menjaga netralitas terhadap semua kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan pilpres, pilkada, dan pileg pada semua tingkatan;

 

2. Mengajukan pengunduran diri sebagai anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan LAZ pada semua tingkatan, serta melepaskan status sebagai amilin/amilat apabila ikut serta dalam kegiatan politik praktis; dan

 

3. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bila terbukti melanggar Pakta Integritas nomor 1 atau 2.

 

Wakil Ketua BAZNAS, Zainulbahar Noor mengatakan, pakta ini dibuat untuk membangun komitmen netralitas pimpinan dan amil BAZNAS dan LAZ, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

 

“Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat. Kami turut mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai pemilu dan perzakatan yang ideal,” kata mantan Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina ini.

 

Ia menjelaskan, BAZNAS mempunyai 548 perwakilan di provinsi/kabupaten/kota. “Dengan kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat sudah menjadi urusan negara dan kewenangan mengelola zakat oleh UU diberikan kepada BAZNAS. UU mengatur bahwa anggota BAZNAS, pimpinan LAZ serta seluruh amil yang bekerja di dalamnya tidak boleh melakukan kegiatan politik, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan  melakukan politik praktis,” ucap Zainul menegaskan.

 

Selain itu, lanjut dia, BAZNAS telah menerbitkan Kode Etik Amil Zakat. Dalam kode etik itu secara tegas menyatakan bahwa seluruh pimpinan, dan amilat, amilit baik di BAZNAS maupun LAZ tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis.

 

“Ini akan ada sanksinya,” ujar dirut pertama dan salah satu pendiri Bank Muamalat ini.

 

Dia mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu muncul persoalan di suatu daerah. Di mana, tutur dia, ada pimpinan BAZNAS daerah yang melakukan politik praktis, yang secara terbuka memberikan dukungannya kepada salah satu calon kepala daerah pada pilkada lalu. Dan BAZNAS telah memberikan sanksi  kepada orang tersebut.

 

“Ke depan, kasus-kasus seperti ini diperkirakan akan meningkat. Karena itu, kita tanda tangani pakta netralitas dalam pemilu dan kita siap menangani kasus seperti itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” tegas Zainulbahar. (mus)