KPK Panggil Dirjen Minerba ESDM Terkait Pengembangan Kasus PLTU Riau-1

• Monday, 18 Mar 2019 - 11:09 WIB
Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Instagram)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementeriaan Energi dan Sumber ‎Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, pada hari ini.

 

Bambang Gatot sedianya akan diperiksa sebagai saksi terkait‎ kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM. Dia diperiksa untuk tersangka Samin Tan (SMT).

 

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka SMT,"‎ kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

 

Selain Bambang, KPK juga memanggil satu saksi lainnya yakni, Staf PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ atau PT Borneo Lumbung Energi, Fitrawan Tjandra alias Oscar. Dia juga dipanggil untuk melengkapi berkas penyidikan Samin Tan.

 

KPK

 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal, Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

 

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo.

 

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap sekitar Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu diberikan Samin Tan terkait pengurusan terminasi PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.