KPK: Uang Sitaan dari Laci Kerja Menag Jadi Bagian Perkara Suap Romi

• Wednesday, 20 Mar 2019 - 09:59 WIB
Juru BJuru Bicara KPK, Febri Diansyah.

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp180 juta dan 30 ribu dollar Amerika Serikat usai menggeledah ruang kerja Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Uang pecahan dollar dan rupiah itu ditemukan dari laci meja kerja Lukman Hakim.

 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, uang sitaan tersebut nantinya ditelusuri lebih jauh oleh tim penyidik. Ditambahkannya, uang tersebut termasuk dalam bagian dari pokok perkara dugaan jual-beli jabatan di lingungan Kementerian Agama (Kemenag)‎ yang menyeret mantan Ketum PPP, Romahurmuziy (Romi).

 

"Jadi uang tersebut disita dan dibaca lebih lanjut dan menjadi bagian dari pokok perkara," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (20/3/2019).

 

Tak hanya menyita uang, tim juga mengamankan sejumlah dokumen dari ruang kerja Menag, Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Kholis, dan ruang kerja Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi. Dokumen tersebut berkaitan dengan proses seleksi jabatan di lingkungan‎ Kemenag.

 

Nantinya, KPK akan memanggil Lukman Hakim, Nur Kholis, dan Ahmadi untuk mengklarifikasi sejumlah barang sitaan tersebut. KPK menduga ada kerjasama antara Romi dengan pihak Kemenag untuk mengurus jual-beli jabatan.

 

Menag Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: Kemenag.go.id)

 

"Ya nanti akan dipanggil pada waktu yang seuai dengan kebutuhan penyidikan ya, karena penyidik standarnya memang akan memanggil para saksi dan juga tersangka untuk didalami terkait dengan bukti-bukti yang didapatkan dari penggeledahan," ungkapnya.

 

"Kami menuduga kuat ada kerjasama antara RMY dengan pihak Kementerian Agama diperkara ini," kata Febri.

 

‎Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Ketum PPP M Romahurmuziy sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

 

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.

 

Dalam perkara ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

 

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

 

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

 

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

 

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

 

Pada 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

 

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Romi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.