MK Tambah Waktu Penghitungan Suara di TPS 12 Jam

• Kamis, 28 Mar 2019 - 15:07 WIB

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi memutuskan KTP elektronik (e-KTP) tidak menjadi satu-satunya syarat untuk memilih dalam Pemilu 2019 tanggal 17 April nanti.

 

Keputusan itu diambil dalam pembacaan putusan uji materi Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (28/03) di Gedung MK, Jakarta.

 

Dalam pertimbangannya, Hakim MK, I Gede Palguna mengatakan hak pilih tidak bisa dibatasi oleh syarat tertentu

 

Akan tetapi, menurut majelis hakim, KTP elektronik merupakan identitas resmi penduduk yang wajib dibawa ke mana-mana dan dapat dipertanggungjawabkan pemiliknya.

 

Namun, untuk menekan jumlah angka golput karena tidak memiliki KTP Elektronik, MK memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan pengganti KTP elektronik sebagai syarat pemilih untuk memungut suara.

 

Selain itu, MK juga mengabulkan permohonan para advokat terkait dengan sejumlah pasal dalam UU Pemilu.

 

MK memutuskan memutuskan batas waktu penentuan Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) dari semula 30 hari menjadi 7 hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

 

Selain itu, MK juga menambah waktu penghitungan suara. Semula pemungutan suara itu harus selesai dalam 1 hari, menjadi ditambah 12 jam dari hari pemungutan suara.