Pengamat Puji Pilihan Constitutional Power Prabowo-Sandi

• Tuesday, 21 May 2019 - 17:09 WIB

Jakarta - Keputusan Prabowo-Sandi mengajukan keberatan ke MK atas penetapan hasil Pilpres 2019 merupakan langkah constitutional power yang patut diapresiasi. Pilihan tersebut diyakini dapat meredam isu people power yang sempat menghangat.

 

Dengan dibawa ke MK, langkah Jokowi-Amin terhenti sejenak di “Halte PHP” – (perselisihan hasil pemilihan) medan merdeka barat. Tertunda untuk melenggang mulus ke medan merdeka utara. Setidaknya sampai ada putusan akhir MK.

 

"Diajukannya keberatan otomatis akan men-schorsing atau menunda penerbitan SK paslon terpilih. Menakar materi yang diajukan, sepertinya tidak jauh berbeda dengan materi kecurangan yang diajukan ke Bawaslu : pelanggaran administrasi yang TSM, ditambah berbagai isu hukum yang terangkat selama tahapan kampanye dan pungut hasil," ujar pengamat hukum konstitusi, Heru Widodo di Jakarta, Selasa (21/05)

 

Menurut Heru, diiperiksanya sengketa hasil pemilu atas dasar pelanggaran kualitatif merupakan konsekuensi dari asas ius cruia novit. Hakim tidak boleh menolak perkara. Peluang bagi pencari keadilan untuk memasukkan dalil pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilihan sebagai dasar permohonan.

 

Dalam berbagai putusan sengketa pemilukada, pelanggaran yang timbul selain perselisihan hasil, bukan wewenang MK. Namun, karena hal tersebut tidak ditangani dengan baik. Bahkan masih belum dapat memuaskan pihak yang dirugikan, sehingga diajukan ke MK. Dua pintu masuknya melalui konstruksi pelanggaran TSM dan  pelanggaran terukur.

 

Bagaimana dalam sengketa Pilpres 2019? "Karena MK memeriksa berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, maka tidak tertutup peluang dalam menjalankan tugas electoral law enforcement, dan untuk menegakkan keadilan substantif, MK mempertimbangkan pelanggaran kualitatif," urai dosen pascasarjana FH Universitas Islam Asy-syafi‘iyah Jakarta ini.

 

Namun, kunci dari semua itu adalah sepanjang signifikan pengaruhnya terhadap konfigurasi perolehan suara pasangan calon. Hal lain yang perlu digarisbawahi, karena dalam rezim Pemilu serentak 2019 telah ditegaskan Bawaslu RI yang berwenang mengadili pelanggaran TSM, maka menjadi tantangan tersendiri bagi pemohon untuk memformulasikan keberatan sedemikian rupa agar tidak ne bis in idem. (mus)