AJI Desak Pemerintah Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

• Thursday, 23 May 2019 - 13:00 WIB

JAKARTA - Pemerintah memutuskan membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar, pascademonstrasi yang berujung dengan bentrokan dan pembakaran sejak Selasa 21 Mei malam dan berlanjut hingga Rabu 22 Mei 2019 di Jakarta.

 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah mencabut kebijakan tersebut, karena dianggap bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia.

 

“Mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial,” kata Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

 

“Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” ujarnya.

 

Kerusuhan terjadi pada demo 21-22 Mei di kawasan Jalan MH Thamrin kemudian Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Slipi, Jakarta Barat.

 

Para demonstran itu memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum pada Selasa dini hari yang menyatakan bahwa pemenang Pilpres adalah pasangan Joko Widido-KH Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mendapat 68.650.239 suara (44,50%).

 

Pembatasan akses media sosial disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei kemarin.

 

Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

 

Menurut Wiranto, pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini.

 

Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

 

AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

 

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” ujar Abdul Manan.

 

AJI menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

 

“Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi,” kata Manan.

 

AJI mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif. Melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. (okezone)