Stabilitas Harga Pangan Berhasil Redam Gejolak Politik
Rabu, 12 Juni 2019
Stabilitas Harga Pangan Berhasil Redam Gejolak Politik

JAKARTA – Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan saat hari raya Idul Fitri yang lalu. Berbagai kalangan yakin hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo ini pada akhirnya turut menciptakan situasi politik yang stabil, utamanya pasca pemilu. Sekaligus, ketersediaan pangan dan stabilnya harga selama tiga tahun berturut-turut, menjadi penegas legitimasi pemerintahan yang lebih kuat jelang periode kedua.

 

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air. Situasinya tetap aman dan terkendali setelah sempat memanas saat hasil Pemilu 2019 diumumkan. Semasa bulan puasa dan Lebaran, harga pangan diamati Anwar memang mengalami kenaikan. Tapi kondisinya masih terbilang wajar.

 

"Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik,” tandasnya, Selasa (11/6). 

 

Pendapat serupa disampaikan Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo. Dia memastikan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadan masih dalam konteks yang wajar, karena ada peningkatan permintaan. Meski begitu, baginya pemerintah tetap berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan.

 

“Memang ada kenaikan. Tapi, masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Kalau dalam data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019,” kata Nugroho.   

 

Menurut dia, kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Ini tak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil. 

 

“Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi,” jelasnya. 

 

Dia memandang, kemampuan pemerintah memenuhi ketersediaan pangan ini juga membuat legitimasi pemerintahan Jokowi lebih kuat jelang masa periode keduanya. Apalagi keberhasilan pemerintahan Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan ini tak hanya terjadi di tahun 201. Situasi serupa terjadi pada tahun sebelumnya.

 

Nugroho mencatat setidaknya sudah 3 tahun berturut-turut perayaan Idul Fitri, harga bahan pokok bisa dikendalikan.

 

“Namun khusus tahun 2019, hal tersebut menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan masa kampanye politik. Harga stabil maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi sekali lagi terbukti berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri,” kata Nugroho.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana juga mengakui terjadinya kestabilan harga pangan saat bulan suci Ramadan dan hari raya lebaran ini. Hal tersebut, diketahuinya dari hasil kunjungan yang dilakukan anggota dewan di beberapa pasar. Meski stabil, Azam melanjutkan, daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan saat bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri 2018.

 

Diakuinya, situasi ini secara tak langsung berpengaruh dengan stabilitas politik Indonesia. Stabilitas harga pangan ini terutama bisa meredam gejolak politik pasca pengumuman pemenang Pemilu oleh KPU pada 21 Mei 2019 lalu.

 

"Sebab, stabilitas pangan goyang. maka akan menaikkan eskalasi politik. Tapi buktinya tidak, masyarakat tenang," katanya.

 

Di kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan harga-harga kebutuhan pangan terkendali dan stabil pada periode Ramadhan dan Lebaran 2019. Enggar mengatakan, kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan pasokan, menjadi salah satu alasan kestabilan harga-harga pada periode ini, meski terdapat peningkatan permintaan.

 

"Ketersediaan dan pengendalian harga akan terus berlangsung sampai sepanjang tahun. Kita betul-betul membuat keseimbangan suppy and demand," kata Menteri Enggar yang mengakui, adanya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok, meski dalam tataran normal. 

 

Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti mengamati ketiadaan lonjakan harga di pasaran jelang hari raya selama 3 tahun belakangan,  merupakan hal yang dapat dinikmati oleh masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Menurutnya, capaian atas harga bahan pangan yang stabil itu merupakan hasil pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian harga yang terjangkau bagi masyarakat.

 

"Tidak bisa hal ini dipandang hanya untuk menjaga kondisifitas kekinian saat ini, yakni pascapemilu. Ini hasil pembenahan," ungkapnya.

 

Pandangan sama dikemukakan pula oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Kenaikan harga-harga komoditas pangan memang tetap terjadi jelang Lebaran, tapi diamatinya masih dalam batas rasional.

 

“Dalam kondisi Ramadan dan menjelang Lebaran, distribusi menjadi kunci. Banyak yang mau lebaran di kampung, kemudian para pedagang juga banyak mudik. Pasti efeknya ke harga-harga yang kemudian naik. Ada semacam ‘ongkos lebaran’ yang harus dibebankan ke konsumen,” ujar Tulus.

 

Tulus mengatakan, upaya pemerintah sudah cukup baik meski belum maksimal. Demi mengendalikan harga saat Ramadan dan Idul Fitri, kata dia, pemerintah ke depannya harus menata jalur distribusi. (ars)