Di Sidang MK, Tim Prabowo Beberkan Dugaan Kecurangan TSM

• Jumat, 14 Jun 2019 - 16:06 WIB

JAKARTA - Tim kuasa hukum calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019.Dugaan kecurangan itu dipaparkan ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat membacakan permohonan gugatan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 
Tidak hanya dugaan TSM, tim Prabowo-Sandi juga mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat pemilu lalu. 

"Semuanya dibungkus seolah-olah adalah program atau kegiatan presiden, padahal program dan anggaran yang digunakan oleh birokrasi dan BUMN itu untuk pemenangan capres pasangan calon 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin). Hal demikian menciderai asas pemilu yang jujur dan adil karena menghilangkan kesetaraan kesempatan antara kontestan Pilpres 2019," tutur Bambang. 

Penyalahgunaan struktur dan anggaran birokrasi dan BUMN dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara dan UU BUMN. Lebih jauh dalam Pasal 280 UU 7/2017, ada larangan untuk melibatkan struktur direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (ayat 2d), dan aparatur sipil negara (ayat 2f). 

Menurut dia, untuk menjaga netralitas, Pasal 338 UU 7/2017 memuat larangan untuk menerima dana
kampanye dari BUMN dan BUMD.

"Pada tataran birokrasi ada beberapa kebijakan yang nyata-nyata menciderai netralitas ASN, misalnya ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi. Pernyataan demikian lagi-lagi mengaburkan posisi Presiden Petahana dengan posisinya sebagai capres
pasangan calon 01," urainya.

 

(sindonews.com)