Langkah Lamban Perguruan Tinggi Merespons Perubahan Zaman

• Jumat, 21 Jun 2019 - 00:00 WIB

Perguruan tinggi di Indonesia terlalu lamban merespons kebutuhan bisnis era modern. Kemajuan teknologi yang melahirkan model bisnis baru, seperti fintech belum diakomodir dengan baik oleh dunia pendidikan.

 

Oleh: Fajar Yusuf Rasdianto

 

Sampai pukul sepuluh malam, Zikri masih berkutat dengan laptopnya. Matanya fokus pada algoritma dan angka-angka di layar. Jari-jarinya seperti menari di atas papan keyboard. Sesekali lelaki berusia seperempat abad itu mengacak-acak rambutnya. Besok, program baru yang ia kembangkan harus sudah selesai.

 

Salah satu perusahaan fintech (financial technology) Indonesia mempekerjakannya sebagai karyawan lepas untuk mengembangkan sebuah program verifikasi nasabah baru. Tenggat waktunya hanya sebulan. Waktu yang sangat sebentar.

 

Zikri mengeluh sesekali.“Agak susah. Program kaya gini masih langka di Indonesia. Masih dikit referensinya,” keluhnya sembari sebentar menyeruput kopi yang sudah dingin di hadapnya, awal Juni lalu.

 

Apa yang dialami Zikri bukan mustahil dirasakan juga oleh banyak orang di luar sana. Industri fintech di Indonesia memang terhitung masih seumur jagung. Dua tahun terakhir bisnis finansial yang mengandalkan kemajuan teknologi ini baru mulai berkembang. Jenisnya beragam; ada fintech payment, lending, e-aggregrator, robo advisor, financial planning, dan crowdfunding. Maka itu, sangat wajar jika Zikri tak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat.

 

Kemajuan teknologi, telah membuat pertumbuhan fintech di Indonesia kian pesat. Aftech (Asosiasi Fintech Indonesia) mencatat, sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang, jumlah fintech legal di Indonesia bertambah dari 167 menjadi 250 perusahaan. Angka itu belum termasuk yang tidak terdaftar sebagai anggota Aftech.

 

Berdasarkan data OJK (otoritas jasa keuangan), 947 entitas fintech ilegal mulai bermunculan sejak 2018 hingga saat ini. Di mana 303 di antaranya telah ditutup oleh tim Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh OJK, Kominfo dan Kepolisian RI.

 

 

Pesatnya pertumbuhan fintech itu membuat kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi digital kian besar. Ketua Harian AFTECH, Mercy Simorangkir mengatakan talenta-talenta khusus di bidang programming, data analytics, user interface& user experience (UI/UX), serta product management sangat dibutuhkan perusahaan fintech.

 

“Menurut Annual Member Survey Aftech tahun 2018, salah satu talent gap utama yang dialami oleh industri fintech adalah data & analytics (69 persen), dan programming (60 persen),” tutur Mercy melalui surelnya kepada MNCTrijaya.com, pertengahan Mei lalu.

 

Sayangnya, kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak diiringi dengan kompetensi dan keahlian yang cukup dari para pencari kerja. Sehingga untuk mengatasi kendala itu, perusahaan fintech mau tidak mau harus melakukan pelatihan internal untuk mengembangkan kemampuan para karyawan.

 

“Banyak perusahaan fintech yang akhirnya melakukan training in-house (untuk melatih skill IT maupun skill bisnis dan design karyawannya). Dan yang tidak terlalu menjadi pilihan adalah mempekerjakan tenaga kerja asing,” tambahnya.

 

 

Saling Bajak

 

Setali tiga uang dengan Mercy, Adrian Gunadi Co-Founder & CEO Investree—yang memfokuskan bisnisnya pada pinjaman produktif modal kerja—juga mengaku cukup kesulitan dalam mencari tenaga kerja Indonesia yang berkompeten membuat program ataupun aplikasi fintech. Developer Indonesia belum cukup berpengalaman dalam membuat aplikasi khusus teknologi finansial.

 

“Sedangkan untuk pembuatan aplikasi fintech itu dibutuhkan developer yang sudah ahli. Sehingga kami terpaksa memanfaatkan developer luar untuk bisa mengembangkan teknologi yang kami butuhkan,” ujarnya melalui telepon.

 

Dalam kasus Investree—yang merupakan perusahaan fintech peer to peer lending—kebutuhan tenaga kerja yang paling mendesak adalah di bidang teknologi informasi. Tenaga tersebut dibutuhkan untuk proyeksi pengembangan aplikasi, serta jaringan interface dengan perbankan dan ekosistem.

 

Selain kebutuhan tenaga IT, perusahaan fintech juga membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang manajemen risiko dan juga data analisis atau data science. Dua kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi hanya dari lulusan universitas. Rata-rata, perusahaan fintech menyiasatinya dengan ‘membajak’ tenaga-tenaga ahli dari intansi keuangan yang sudah berpengalaman.

 

Tidak berbeda jauh dengan Investree, perusahaan fintech lain yakni Dompet Kilat juga merasakan hal serupa. Sang founder Sunu Widyatmoko mengungkapkan, pada masa awal pengembangan bisnisnya, Dompet Kilat juga mengambil developer-devoper aplikasi dari luar negeri.

 

Selain itu, perusahaan—yang fokus pada pinjaman skala kecil tersebut—juga banyak mengambil ahli-ahli manajemen dan data science dari instansi keuangan lain, seperti perbankan atau juga fintech lain yang sudah lebih dulu eksis.

 

Hal demikian jamak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Alasannya, tidak banyak SDM Indonesia yang mumpuni atau paham soal teknologi, terlebih fintech.

 

Univeritas sebagai lembaga pendidikan yang mestinya menelurkan SDM berkualitas dianggap belum cukup memahami tentang digital ekonomi. Banyak tenaga pengajar atau metode pengajaran yang belum menyesuikan diri dengan era baru ini.

 

“Padahal sekarang konsep bisnis sudah benar-benar berbeda. Teori ekonomi juga sudah berbeda. Banyak perusahaan yang menggunakan sharing economy, e-commerce, fintech dan lain sebagainya,” tuturnya.

 

 

 

 

Kurikulum Selalu Terlambat

 

Apa yang dikatakan Sunu, sama sekali tidak dibantah oleh Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia (Kemenristekdikti). Ismunandar, Dirjen Pembalajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristiekdikti mengatakan perguran tinggi memang kerap terlambat dalam merespons perkembangan industri.

 

Banyak universitas, baik swasta maupun negeri yang melihat pendidikan hanya sebagai bisnis. Artinya, jika secara bisnis sudah menguntungkan, maka tidak perlu repot-repot lagi membentuk kurikulum baru.

 

Akibatnya, banyak lulusan universitas yang justru jeblok saat terjun ke dunia kerja, minim pengalaman atau dalam banyak kasus, ilmu yang dimiliki sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri.

 

Nah untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang berubah itu, perguruan tinggi harus mengintegrasikan literasi baru supaya lulusan siap untuk bersaing,” ungkap Ismunandar jelang iftar, pertengahan Mei lalu.

 

Setidaknya ada tiga literasi baru yang dibutuhkan saat ini. Antara lain literasi data, literasi teknologi atau coding, dan literasi kemanusiaan.

 

“Literasi kemanusiaan menjadi satu bagian yang tidak boleh dilepaskan. Karena itu satu-satunya yang tidak bisa dilakukan mesin atau robot. Jiwa leadership dan komunikasi dengan simpati dan empati,” tambahnya.

 

Sementara waktu, langkah konkret yang dilakukan Belmawa untuk mempersiapkan SDM berkualitas adalah dengan membentuk program seminar atau kursus dengan dunia usaha dan para pemangku kebijakan lain.

 

Salah satu contoh pada 8-10 April 2019 lalu, Belmawa telah menyelenggarakan Fintech Hackathon Day di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan tinggi vokasi demi menyongsong era revolusi industri 4.0.

 

“Sedang untuk langkah jangka panjang, kami akan mendorong perguruan tinggi untuk bisa berlomba menjadi yang terbaik dengan menyesuaikan kurikulum pembelajar agar relevan dengan kebutuhan industri. Ini penting dilakukan supaya perguruan tinggi bisa tetap eksis,” imbaunya.

 

Meski begitu, Ismunandar mengaku hingga saat ini Belmawa belum melakukan diskusi formal terkait itu. Lagipula, untuk bersaing membentuk kurikulum atau metode pengajaran baru di Indonesia memang tidak semudah yang dibayangkan.

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ari Kuncoro mengatakan, langkah-langkah perumusan kurikulum baru di Indonesia terlalu ketat. Universitas tidak bebas untuk menentukan kurikulumnya sendiri.

 

“Misalnya kurikulum fintech, itu harus disetujui Senat Akademik, dan harus diakreditasi oleh Dikti (Kemenristekdikti) dan banyak hambatan birokrasi lainnya. Jadi kalaupun universitas ingin mendahului industri akan agak sulit. Itu kenapa kita terus jadi follower. Telat mulu,” ungkapnya.

 

Karena itu, katanya, untuk bisa menembus ‘batas-batas waktu’ dan bisa melahirkan lulusan-lulusan terbaik, UI menyiasatinya dengan memberikan satu mata pelajaran baru, yaitu manajemen tingkah laku. Mata pelajaran ini khusus mempelajari perubahan tingkah laku konsumen atau manusia dalam kaitannya dengan teknologi dan perkembangan zaman.

 

Menurut Ari, mata pelajaran ini seumpama alat dan bahan memasak. Mahasasiswa/i diberikan alat serta kondimen-kondimen penting untuk memasak makanannya sendiri. Sehingga ketika zaman berkembang dan kebutuhan industri berubah, mereka sudah siap untuk menghadapinya.

 

Selain itu, khusus Fakultas Ilmu Komputer, UI juga sudah menyiapkan pusat AI Research bagi para mahasiswa. Dengan AI Research yang didanai oleh Tokopedia ini, mahasiswa diminta untuk mengembangkan teknologi baru yang ke depan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan.

 

“Kami didanai dengan pusat riset dan alat-alat yang canggih untuk menyongsong era itu,” tutur Yudho Giri Sucahyo, Dosen Fakultas Ilmu Komputer UI.

 

Potensi Indonesia

 

Dengan adanya pusat riset besar tersebut, Yudho membantah jika dikatakan lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak siap menghadapi era digital ekonomi. Sebab menurut Yudho, perkembangan teknologi saat ini, terlebih dalam perusahaan fintech bukan sesuatu yang baru.

 

“Karena fintech pada dasarnya hanya pengembangan literasi teknologi keuangan dari yang lalu-lalu.  Sejak sepuluh tahun lalu, sudah ada e-money, dan ini hanya bagian dari pengembangannya saja. Jadi secara teknologi tidak jauh berbeda,” tegasnya.

 

Tidak hanya Yudho, hal serupa juga disampaikan oleh praktisi IT dari Allegro Development, Rudi Adianto. Menurut Rudi, teknologi fintech di Indonesia bukanlah sesuatu yang sangat revolusioner. Baik dari sisi program, algoritma, dan kriptografi tidak beda jauh dengan teknologi aplikasi lainnya.

 

“Saya rasa dengan pengembangan yang seperti itu, SDM Indonesia sudah bisa membuatnya. Hanya memang dibutuhkan pengalaman,” katanya.

 

Rudi menyampaikan apa yang dipelajari di dunia perkuliahan, khususnya IT, sudah cukup membekali mahasiswa untuk membuat aplikasi canggih. Sebab, dasar-dasar ilmu programming sejak sepuluh tahun yang lalu belum jauh berbeda.

 

Bahkan, Rudi berani mengklaim bahwa potensi anak-anak muda Indonesia tidak kalah dibandingkan negara-negara penghasil IT terbesar seperti India, dan Silicon Valley, Amerika Serikat.

 

Namun jika pertanyaannya, apakah kebutuhan SDM industri fintech sudah bisa terpenuhi atau belum dengan tenaga kerja Indonesia yang sekarang? Jawabannya, tentu saja belum. Butuh waktu minimal dua sampai tiga tahun lagi sampai tenaga kerja Indonesia siap menjadi bagian dari era digital ekonomi.

 

Tentu juga diperlukan adanya komitmen selaras dari pemerintah, pelaku industri dan seluruh stakeholder dunia pendidikan—untuk lebih serius memberikan literasi teknologi dan keuangan digital—kepada para pelajar dan calon pekerja supaya kebutuhan SDM ini dapat terpenuhi.

 

“Penting adanya kerja sama pemerintah dan swasta dalam melakukan pengembangan R&D (dalam dunia teknologi). Win-win collaboration, istilahnya.Dengan strategi seperti itu, kami percaya SDM Indonesia akan lebih siap secara kuantitas dan kualitas menghadapi era ekonomi digital,” tutup Ivan Jaya, Executive Vice President Weatlh Management Commonwealth. (FYR)