Kemenkes Bersama Universitas Yarsi Kerjasama Turunkan Angka Stunting di Indonesia

• Selasa, 25 Jun 2019 - 00:00 WIB

Jakarta – Pemerintah, kalangan akademisi, swasta dan berbagai pihak terus berupaya dalam meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, khususnya mengatasi masalah stunting. Hal tersebut kini telah menjadi komitmen pemerintah pada pembangunan nasional hingga pada tingkat global.

Stunting menjadi masalah pembangunan yang kompleks, karena sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit, pendidikan, kondisi lingkungan dan sanitasi, hingga keamanan pangan dan gizi. Untuk itu, penanggulangan stunting pun memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas disiplin serta lintas pelaku.

Rektor Universitas YARSI, Prof. Fasli Jalal mengatakan, pemerintah dan Perguruan Tinggi kini mentargetkan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, dari 30 persen menjadi 19 persen. Langkah tersebut dilakukan Universitas YARSI bersama pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyasar penurunan stunting.

"Adalah keluarga pertama pada 1000 hari pertama kehidupan ini adalah yang penting. Stunting itu disebabkan saat terganggunya kehamilan. Yang dimulai dari air susu dini yang tidak dimanfaatkan. Atau ASI tidak dimanfaatkan selain dari makanan tambahan yang kurang. Disamping itu ada faktor air bersih yang kurang," kata Fasli, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya, Pemerintah ditingkat pusat, hingga daerah, bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan stunting. Sehingga perlu dipastikan program lintas sektor dilaksanakan secara konvergen dan efektif. Namun demikian Fasli mengakui, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya, perbedaan persepsi terhadap masalah stunting dan masalah gizi. Tantangan  pada umumnya adalah terkait kendala koordinasi, dan kualitas SDM. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) dapat membantu mengatasi masalah pemahaman tersebut serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan stunting oleh pemerintah, khususnya kabupaten.

Sementara itu, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, Hera Nurlita mengatakan, penyebab stunting adalah multi-sektor, sehingga diperlukan penanganan yang juga harus multi-sektor.

"Karena itulah, Kemenkes melihatkan dunia pendidikan. Salah satu sektor yang penting adalah perguruan tinggi," katanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Direktorat Gizi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan TInggi Swasta (PTS), melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola program penanggulangan stunting.

Universitas YARSI merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk terlibat dalam mengelola program penanggulangan stunting di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Sedangkan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Rika Yuliwulandari menyatakan, ada 10 desa yang menjadi target dan pendampingan. Menurutnya, 10 desa yang akan menjadi wilayah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Banten, yaitu Kadu Maneuh, Koroncong, Pakuluran, Pasirkarag, Tegalongok, Banyu Mundu, Pasirdurung, Langensari, Koncang, dan Kadugadung.

"Dari target tersebut adanya keterlibatan pemerintah daerah. Baik bupati, camat, kepala desa dan petugas kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia masih dihadapkan pada masalah stunting (gizi buruk kronis). Saat ini, 9 juta atau lebih dari sepertiga jumlah balita (37,2%) di Indonesia menderita stunting. Kondisi ini bisa disebut sudah gawat darurat. Dengan jumlah penderita sebesar itu, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja (41%), Laos (44%) dan Timor Leste (5%) yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara.

Stunting adalah kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.

Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%). Masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur dengan angka kurang dari 30%.

WHO juga menjadikan stunting sebagai fokus Global Nutrition Targets untuk 2025, juga Sustainable Development Goals untuk 2030. (ANP)