Gerindra Siap Jadi Oposisi Tunggal

• Senin, 1 Jul 2019 - 15:33 WIB

JAKARTA - Partai Gerindra akan memilih jalur oposisi atau di luar pemerintahan pada periode 2019-2024 walaupun belum diputuskan secara resmi.

 

Gerindra pun siap beroposisi sendiri dan tidak berniat mengajak ataupun memaksa partai politik (parpol) lain seperti PAN dan PKS untuk bergabung, karena itu kebijakan parpol masing-masing. Namun, Gerindra akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan parpol lain.

 

“Kalau itu (jadi oposisi) tentu hak dan kebijakan masing-masing, mungkin bisa ditanyakan pada PKS, PAN dan partai lain,” ujar Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhamad Syafii di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

 

Pria yang akrab dengan sapaan Romo itu menjelaskan bahwa oposisi itu tidah harus bergabung dengan partai-partai lain. Dan bisa disebut sebagai gabungan atau koalisi oposisi jika ada partai lain yang memposisikan dirinya sebagai partai oposisi. Ketika masing-masing partai memutuskan untuk menjadi oposisi maka, partai-partai itu bisa bertemu dalam suatu gabungan oposisi.

 

“Jadi pada prinsipnya kita beroposisi sendiri, tapi kalau nanti kemudian ternyata PKS juga oposisi berati kita punya positioning yang sama kalau kemudian PAN juga mungkin oposisi. Tapi, kalau kemudian kita baru beroposisi ketika mendapat dukungan dari partai yang lain, saya kira itu oposisi yang lucu juga,” jelasnya.

 

Terkait dengan isu Gerindra mendapatkan tawaran Dubes dan Menteri Pertanian dari Jokowi, Romo mengakui bahwa rumor itu banyak dan berkembang tetapi, jika benar ada tawaran itu tidak sesuai dengan prinsip oposisi dan tidak mungkin bagi Gerindra menerima itu.

 

“Saya bilang rumor itu terus bergulir, tapi kalau kita memilih menjadi oposisi saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa enggak mungkin kita terima tawaran itu,” jawab Romo.

 

Lebih dari itu, Anggota Komisi III DPR ini menambahkan bahwa pihaknya tetap akan mengedepankan komunikasi. Meskipun dalam posisi oposisi, bukan berarti Gerindra akan memusuhi parpol lain tetapi lebih untuk membangun sistem check and balance atau kontrol terhadap pemerintah.

 

“Walaupun kita sebagai partai opisisi enggak mungkin juga kalau kebijakan-kebijakan yang benar. Kita tetap enggak terima aja karena kita oposisi. Oposisi yang benar itu kan bisa membangun check and balance sehingga, jalannya pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.