3.240 PNS Dipecat karena Korupsi, Masih Tersisa 275 Lagi

• Thursday, 4 Jul 2019 - 09:46 WIB

SEMARANG – Sebanyak 3.240 aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat korupsi.

 

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin saat berbicara dalam Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

 

Menpan-RB menjelaskan, pemberhentian ASN tersebut merupakan bagian dari pemberian punishment dan sesuai aturan berlaku. “Sedangkan untuk sisanya masih ada yang dalam proses pemberhentian,” katanya.

 

Menurut dia, pemberhentian ASN tersebut didasarkan atas keputusan bersama Menpan-RB, Mendagri, dan Badan Kepegawaian Negara. Dia mengungkapkan, peringkat indeks persepsi korupsi meng alami peningkatan tahun ini. Namun begitu, diakuinya masih terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN.

 

“Kepala daerah sering ditembaki terus. Ada upaya pencegahan, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukannya,” ungkapnya. Karena itu, tahun 2019 ini pihaknya akan lebih fokus pada reformasi birokrasi.

 

Salah satu dari enam agenda pokok yang akan dilaksanakan adalah perluasan zona integritas di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah memberikan surat teguran kepada 103 daerah.

 

Teguran ini diberikan karena daerah-daerah itu masih belum juga melakukan pember hentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap ASN yang tersangkut kasus tipikor dan berkekuatan hukum tetap.

 

“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik melalui siaran persnya, kemarin.

 

Dia mengatakan, 103 daerah itu terdiri atas 11 gubernur, 80 bupati, dan 12 wali kota. Seperti diketahui, terdapat 2.357 ASN tipikor yang harus diberhentikan. Meski ada daerah yang belum menuntaskan PTDH, Akmal mengatakan jumlahnya sudah ber ku rang.

 

Karena dari 2.357 ASN yang harus dilakukan PTDH, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah. Tercatat hingga akhir Juni 2019 masih ada 275 ASN yang belum diproses pemberhentiannya oleh kepala daerah.

 

“Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan pemda. Hingga kini masih ada 275 belum diproses pejabat pembina kepegawaian. Rincian nya 33 di provinsi, 212 di kabupaten dan 30 ASN di kota,” ungkapnya.

 

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, pem berhentian ASN tidak dengan hormat diberlakukan bagi ASN kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya, seperti korupsi, suap, dan lainnya, serta ASN tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Akmal mengatakan, Kemendagri bakal melayangkan kembali surat teguran kemasing-masing daerah jika belum melaksanakan PTDH tersebut. “Ya, kalau tidak dilaksanakan, kita akan tegur lagi. Teguran itu dua kali. Kalau tidak dilaksanakan, baru kita baru sanksi,” katanya.

 

Saat ditanyakan sanksi apa yang akan diberikan kepada daerah, Akmal enggan menjawabnya. “Nantilah. Tunggu saja. Sabar. Kalau sudah waktunya, pasti tahu sanksinya apa,” ungkapnya.