Jafar Hafsah dan Ari Wibowo Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

• Kamis, 4 Jul 2019 - 11:10 WIB
Robikin Emhas
Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Politikus Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

 

Dalam jadwal pemeriksaan yang saksi dan tersangka yang dirilis KPK, eks anggota DPR itu akan diperiksan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Markus Nari.

 

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,"kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

 

Febri

 

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah juga akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan, yakni Arif Wibowo.

 

"Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Markus Nari," ujar Febri.

 

KPK telah menahan Markus Nari pada 1 April 2019 pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017. Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP elektronik.

 

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP elektronik.

 

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional 2011-2013 pada Kemendagri.

 

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.