Kuasa Hukum Baiq Nuril "Berkejaran dengan Waktu" Ajukan Amnesti ke Jokowi

• Monday, 8 Jul 2019 - 14:54 WIB

TIM kuasa hukum Baiq Nuril “berkejaran dengan waktu” untuk mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Joko Widodo pekan ini sebelum kejaksaan akhirnya mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA).

 

"Salam hormat untuk bapak Presiden, Bapak Presiden PK saya ditolak, saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya. Hormat Saya Baiq Nuril Maknun," demikian isi tulisan yang diklaim sebagai tulisan tangan Baiq Nuril dalam secarik kertas yang beredar Minggu (7/7).

 

frame frameborder="0" height="1" id="google_ads_iframe_/7108725/Desktop-Detail-Parallax_0" name="google_ads_iframe_/7108725/Desktop-Detail-Parallax_0" scrolling="no" title="3rd party ad content" width="1">Pengacara Nuril, Joko Jumadi, membenarkan itu curahan hati kliennya yang disampaikan lewat tulisan tangan.

 

Joko memastikan, tim kuasa hukum Nuril akan mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo pekan ini.

 

Dia mengaku tim kuasa hukum “berkejaran dengan waktu” untuk mengajukan amnesti sebelum kejaksaan akhirnya mengeksekusi putusan MA.

 

"Setelah mereka menerima salinan putusan, mereka bisa melakukan eksekusi kapan saja, " ujar Joko kepada wartawan BBC News Indonesia, Ayomi Amindoni.

 

"Makanya kita minggu ini sudah langsung memutuskan berangkat ke Jakarta salah satunya kita berkejaran waktu dengan kemungkinan jaksa untuk melakukan eksekusi," ucapnya.

 

Upaya tim kuasa hukum Baiq Nuril untuk meminta amnesti kepada Presiden Jokowi disokong Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril.

 

Kelompok itu menilai penolakan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril mempersulit upaya mendorong korban kekerasan seksual agar berani menyuarakan pengalaman kekerasannya.

 

Sementara itu, di tengah kunjungannya ke Manado, Sulawesi Utara, akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan dia akan menggunakan kewenangan yang dia miliki untuk menyelesaikan kasus Baiq Nuril.

 

 

Jika Nuril akan mengajukan permohonan amnesti, presiden menyebut akan membicarakan terlebih dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Menko Polhukam.

 

Dengan ditolaknya PK, Baiq Nuril tetap dihukum dengan pidana enam bulan dan denda Rp500 juta. Amnesti menjadi harapan terakhir bagi Nuril untuk terbebas dari jerat hukum.

 

Seperti diberitakan, Mahkamah Agung menolak upaya PK yang diajukan kuasa hukum Baiq Nuril pada Kamis (4/7).

 

Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro, menjelaskan majelis hakim menyatakan dalil PK yang diajukan pihak Baiq Nuril—bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan nyata di dalam putusan kasasi MA—tidak dapat dibenarkan.

 

Andi beralasan majelis hakim PK memandang putusan majelis kasasi yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada Baiq Nuril itu sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. (okezone.com)