BPJS Kesehatan dan Sudinaker Jakarta Timur Lakukan Pemeriksaan Badan Usaha Bersama

• Tuesday, 9 Jul 2019 - 11:11 WIB

Jakarta - BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur bersama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Terindikasi Belum Patuh Ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertempat di Ruang Rapat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (26/6).

“Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan serta merencanakan tindak lanjut oleh badan usaha yang berwenang dibidang ketenagakerjaan dalam membina setiap pemberi kerja dan pekerjanya, sehingga Program JKN-KIS ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, Betsy M.O Roeroe.

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Galuh Prasiwi mengatakan bahwa pemantapan hubungan antar lembaga dalam rangka penegakan sanksi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan Badan Usaha yang tidak mendaftarkan sumber daya manusianya dalam Program JKN-KIS.

“Kewajiban pemberi kerja dalam mendaftarkan badan usaha serta pekerjanya dalam jaminan sosial merupakan suatu amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” tambah Galuh.

Betsy menjelaskan bahwa sampai dengan 26 Juni 2019, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur telah melaksanakan pemeriksaan bersama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur badan usaha terindikasi belum patuh sebanyak 55 badan usaha yang terdiri dari 44 badan usaha yang belum mendaftarkan sebagai peserta JKN dan 11 badan usaha yang menunggak iuran JKN. Dari hasil pemeriksaan bersama tersebut dihasilkan 2 badan usaha yang telah mendaftar menjadi peserta JKN dan 2 badan usaha yang telah membayarkan tunggakan iuran JKN. (ANP)