Pemerintah Siapkan Perbaikan Menyeluruh Sektor Transportasi Darat

• Wednesday, 17 Jul 2019 - 21:35 WIB

JAKARTA - Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki sistem transportasi darat secara menyeluruh, mulai dari terminal, angkutan, sistem, hingga ke tingkat Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Tahun 2020 akan ada sekitar 40 terminal yang diperbaiki dan diharapkan sudah sama dengan bandara. Yang akan diperbaiki dalam hal inj yaitu mulai dari sistem, infrastruktur, SDM, maupun performancenya akan diperbaiki. Tujuan kehadiran Pemerintah yaitu untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” demikian  dijelaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam pengarahan yang diberikannya di hadapan ratusan pengusaha bus pada Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, di Ruang Nanggala Kemenhub, Rabu (17/7).

 

Dirjen Budi berharap dengan terbitnya PM 15/2019 ini adalah cerminan dari usaha Pemerintah untuk memperbaiki diri, oleh karena itu ia berharap para pengusahan bus atau operator dapat segera berbenah serta menaati aturan tersebut. “Tujuan Pemerintah antara lain ingin memberikan kenyamanan, misalnya untuk para pengemudi dituntut untuk istirahat yang cukup. Jadi yang akan dilakukan yaitu perbaikan ekosistem angkutan umum di Indonesia, bus dan terminal akan kita perbaiki,” kata Dirjen Budi.

 

Sementara itu berkaca dari data kecelakaan yang terjadi tahun 2018 terjadi 103.672 kecelakaan lalu lintas dan naik 3% dibandingkan tahun 2017. Oleh karena adanya angka kenaikan kecelakaan lalu lintas per tahunnya, Dirjen Budi juga ingin mencegah dan mengurangi kecelakaan dengan pembenahan yang dicanangkannya tersebut. “Kita ingin mencoba mengurangi kecelakaan lalu lintas yang salah satunya akibat perilaku pengemudi yang ugal-ugalan. Saya minta juga di dalam terminal nantinya harus ada tempat istirahat bagi pengemudi. Itulah mengapa investasi ke terminal yang kami lakukan pada tahun 2020 mendatang sangat besar,” kata Dirjen Budi.

 

Dalam pertemuan kali ini juga dipaparkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan oleh pengusaha AKAP & Pariwisata, yakni:
1. Menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Tipe A
2. Memasang dan memanfaatkan GPS
3. Mendaftarkan pengemudi melalui e-logbook
4. Melaksanakan pelayanan kepada pengguna jasa melalui e-ticketing, harus disediakan Terminal Operating System
5. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan angkutan umum

 

“Semua kebijakan (yang dibuat) itu pasti bersama dengan Organda. PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek juga kita perbaiki Standar Pelayanan Minimumnya (SPM)nya. Untuk bus pariwisata dari 10 tahun menjadi 15 tahun sesuai dengan permintaan rekan-rekan semua,” demikian ujar Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, merujuk pada para pengusaha angkutan yang hadir.

 

Tak hanya Ahmad Yani, kali ini Dirjen Budi juga didampingi oleh M. Risal Wasal selaku Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat yang menjelaskan mengenai revitalisasi Terminal Tipe A.

 

Dirjen Budi menutup pertemuan kali itu dengan berharap adanya kerjasama yang solid antara Pemerintah sebagai regulator dan operator untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat. (ANP)