Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Idrus Marham Jadi 5 Tahun Penjara

• Thursday, 18 Jul 2019 - 14:47 WIB

JAKARTA - Hukuman penjara terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Idrus Marham diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara.

 

Hal itu terjadi lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis penjara tiga tahun dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan penjara oleh hakim pengadilan tingkat pertama.

 

frame frameborder="0" height="1" id="google_ads_iframe_/7108725/Desktop-Detail-Parallax_0" name="google_ads_iframe_/7108725/Desktop-Detail-Parallax_0" scrolling="no" title="3rd party ad content" width="1">"Telah menerima permintaan banding dari penuntut umum pada KPK dan penasihat umum terdakwa," bunyi amar putusan tersebut sebagai mana dikutip dari laman www.pt-jakarta.go.id, Kamis (18/7/2019).

 

Dalam hal ini, keputusan itu diambil oleh Ketua Majelis Hakim I Nyoman Sutama, anggota majelis hakim Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak. Dengan adanya hal itu, Majelis Hakim meminta untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun," demikian putusan itu.

 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dengan tiga tahun penjara dengan denda Rp150 juta serta subsidair dua bulan kurungan.

 

Ketua Majelis Hakim Yanto dalam putusannya menyatakan bahwa eks Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu telah terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus suap dugaan pembangunan PLTU Riau-1.

 

Hakim berpandangan bahwa, Idrus telah menerima uang bersama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Hal itu bertujuan untuk membantu pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

 

Dalam amar putusannya, Idrus terbukti telah menerima suap Rp2,250 miliar dari Johanes Kotjo. Menurut Hakim, uang itu nantinya bertujuan untuk membantu Johanes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 melalui Eni Saragih.

 

Selain itu, kata Hakim, saat Idrus menjabat sebagai Plt Ketua Umum Golkar memberikan arahan ke Eni untuk meminta uang 2,5 juta Dollar AS kepada Johanes Kotjo guna kepentingan Munaslub Golkar. (okezone.com)