HMI Sumut Desak Gubsu Lepas Dan Kembalikan Saham PSMS Medan Ke Masyarakat

• Senin, 22 Jul 2019 - 07:56 WIB

Medan - Polemik dualisme PSMS Medan kian meresahkan masyarakat. Apalagi persoalan ini muncul ketika tim berjuluk  Ayam Kinantan itu harus kembali turun kasta ke Liga 2. Bukan hanya masyarakat pecinta ayam kinantan, tim pelatih dari PSMS Medan juga mengungkapkan keresahannya dengan dualisme di tubuh klub kesayangan mereka.

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara M. Alwi Hasbi Silalahi, dalam keterangan tertulisnya Minggu (21/7/2019) mengungkapkan,  Pemerintah Daerah harus turut mengatasi persoalan dualisme yang menimpa PSMS Medan. Menurut Hasbi harus ada perubahan mendasar di tubuh PSMS Medan, dimulai dengan memastikan siapa satu-satunya pengurus sah dari PSMS Medan.

Persoalan saling klaim kepemilikan yang dilakukan PT Kinantan Medan dan PT Pesemes Medan terhadap PSMS dinilai Hasbi terus belangsung, karena tidak adanya ketegasan pemerintah terhadap polemik yang menimpa tim kebanggaan masyarakat Medan ini.

”Persoalan yang terjadi di tubuh PSMS Medan ini juga menjadi perhatian kami di HMI, mau tidak mau PSMS sudah menjadi salah satu sarana mempersatukan masyarakat pecinta sepak bola di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Ini kan karena tidak ada ketegasan dari pemerintah khususnya pak Gubernur Edy yang kita tau bersama beliau juga menjadi pemegang saham terbesar PSMS di PT Kinantan itu. Harus ada perubahan mendasar di tubuh PSMS mulai dari pemegang sahamnya, Pemerintah kan bisa memfasilitasi persoalan itu,” Jelas Hasbi.

Perubahan secara mendasar itu menurut Hasbi baru bisa dimulai apabila Gubernur Sumut melepaskan sahamnya di PT Kinantan Medan. Dengan demikian  Pemerintah Provinsi dapat menjadi mediator penyelesaian sengketa kepemilikan di dua perusahaan itu. Selain itu Hasbi juga meminta kepemilikan saham PSMS Medan dikembalikan kepada masyarakat, sehingga PSMS benar-benar menjadi milik menjadi milik masyarakat Sumut.

“Kedua pemegang saham ini kan bisa diinisiasi untuk bersatu, atau kalau tidak dibuat saja PT yang baru yang nantinya dibuka seluas-luasnya pemegang saham dimiliki masyarakat. Kondisi ini kan pelik, bagaimana pak Gubsu mau menyelesaikan jika dia menjadi pemegang 51 persen saham PT Kinantan. Kita desak saja bersama-sama agar pak Edy melepaskan sahamnya, dan membuka peluang masyarakat menjadi pemegang saham, jadi PSMS itu benar-benar milik masyarakat, bukan hanya sekelompok orang,” lanjut Hasbi.

"Selain itu pasal 25 UU Nomor 19 tahun 2003 juga sudah melarang Gubernur rangkap jabatan. Sampai hari ini pak Edy masih menjabat di kepengurusan PSMS, ini kan juga menjadi masalah yang harus diselesaikan, demi menjaga netralitas, profesionalitas dan tentu agar pak Gubernur fokus urus pemerintahan." tandasnya. (mus)