APTPI Dukung Penguatan Peran Terminal Petikemas Tingkatkan Ekspor dan Potensi Ekonomi Nasional

• Monday, 29 Jul 2019 - 16:28 WIB

Jakarta - Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (“APTPI”) hari ini menggelar kegiatan  Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Hotel Fairmont, Senayan. FGD ini mengambil tema “Peran  Terminal Petikemas dalam Mata Rantai Logistik untuk Mendorong Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Nasional".

Dalam forum ini hadir 2 pembicara kunci yaitu R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Prasetyadi, Direktur Operasi dan Sistim Informasi IPC serta 3 pembicara yaitu Prof. Dr. Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Erry Hardianto, Senior Managing Director Maersk serta Daniel Alexander Van Tuijll dari Bank Dunia.

Peserta yang hadir meliputi para pemangku kepentingan terkait industri kepelabuhanan yaitu dari Kementerian Perhubungan, Direksi Pelabuhan Indonesia, Asosiasi-asosiasi pengguna jasa pelabuhan serta Pelayaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir peringkat daya saing logistik Indonesia terus meningkat. Berdasarkan performance logistik Index tahun 2017, posisi Indonesia berada di peringkat 46, naik dari tahun sebelumnya di peringkat 63. Sementara berdasarkan The Global Competitiveness Report, kualitas Infrastruktur Pelabuhan Indonesia di  tahun 2018 naik ke posisi 72 dari sebelumnya peringkat 74.

"Pemerintah akan terus mengambil inisiatif untuk mendorong efisiensi dalam sistem logistik agar pertumbuhan ekonomi berdampak lebih besar bagi masyarakat. Infrastruktur pelabuhan juga akan terus diperkuat untuk menciptakan daya dukung ekonomi di berbagai wilayah Indonesia," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo.

Sedangkan dari pemaparan dari Prasetyadi, Direktur Operasi dan Sistim Informasi IPC mengatakan bahwa tantangan industri pelabuhan di Indonesia adalah adanya imbalance cargo yang menyebabkan biaya logistikyang tinggi, disampaikan juga akan langkah-langkah strategi dari IPC dengan berupaya mewujudkan trilogy maritim, adalah pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, didukung oleh jaringan pelayaran, dan pelabuhan yang terstandardisasi di Indonesia.

Supomo Hidjazie selaku ketua APTPI menyampaikan, FGD ini merupakan yang pertama digelar oleh APTPI. Selain memperkenalkan organisasi APTPI, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait terminal petikemas, infrastruktur yang telah dibangun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengumpulkan data dan informasi melalui diskusi yang sistematis mengenai permasalahan kepelabuhanan yang ada serta memperoleh masukan atau informasi terkait persoalan logistik di Indonesia.

"Kita memiliki konsen yang sama bahwa terminal petikemas dan pelabuhan adalah mata rantai penting dalam sistem logistik nasional. Melalui forum ini kita berharap lahir solusi-solusi strategis untuk memperkuat logistik dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional," ujar Supomo.

 

Dalam FGD ini secara spesifik juga membahas Indonesia Economic Outlook 2019, pertumbuhan throughput petikemas di Indonesia dan peningkatan ukuran kapal di dunia pelayaran. Salah satu hal mendasar yang menjadi pembahasan adalah posisi Pelabuhan Tanjung Priok yang terlalu dominan.

Menurut Supomo, saat ini hanya Tanjung Priok yang mampu melayani kapal-kapal besar. Sementara Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang) dan beberapa pelabuhan lainnya, karena keterbatasan alat dan tingkat kedalaman kolam, membuat kapal besar tidak bisa bersandar.

"Infrastruktur sekali lagi menjadi kunci dan harus menjadi prioritas agar daya saing ekonomi kita semakin tinggi. Infrastruktur pelabuhan juga akan menjadi kunci optimalisasi potensi ekonomi daerah, khususnya untuk meningkatkan ekspor," tambah Supomo.

Dalam kesempatan ini, Alexander Van Tuijll dari Bank Dunia fokus membahas sistem pentarifan sektor petikemas di Indonesia. Menurut Alex, pemerintah perlu melakukan perbaikan dan deregulasi sejumlah aturan yang dinilai menjadi hambatan investasi.

"Deregulasi sistem pentarifan dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing industri dan iklim investasi yang lebih baik," kata Alex.

Dari FGD yang digelar hari ini, APTPI menyampaikan beberapa poin rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha lainnya.

1. Pemerintah harus menjadikan sektor pelabuhan sebagai prioritas pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan peran terminal petikemas dalam mendorong berkembangnya zona industri sebagai penunjang kegiatanekspor dan perekonomian nasional.

2. Penguatan transportasi laut dan infrastuktur pendukung akan menjadi kunci dalam menciptakan biaya logistik yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan menciptakan multipllier effect dalam berbagai sektor ekonomi.

3. Mendorong dan mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sektor pelabuhan dalam meningkatkan daya saing bisnis dan optimalisasi potensi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. (ANP)