UU PDP Diharapkan Cegah Jual Beli Data NIK dan KK Secara Ilegal

• Thursday, 1 Aug 2019 - 10:12 WIB

JAKARTA - Masyarakat diresahkan dengan jual beli data pribadi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial Facebook. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan peraturan tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).

 

"Ini mencemaskan banyak orang, karena ada sindikat atau organized crime yang mengumpulkan data pribadi banyak warga kemudian data pribadi ini disalahgunakan untuk kepentingan memperkaya diri," kata Koordinator Regional SAFEnet dan Pengamat Media Sosial, Damar Juniarto kepada Okezone melalui pesan singkat, Rabu (31/7/2019).

 

frame frameborder="0" height="1" id="google_ads_iframe_/7108725/Desktop-Detail-Parallax_0" name="google_ads_iframe_/7108725/Desktop-Detail-Parallax_0" scrolling="no" title="3rd party ad content" width="1">Damar mengungkapkan, situasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. "Kita tidak tahu bagaimana penindakannya oleh pihak yang kita minta melindungi data pribadi kita: Dukcapil Kemendagri dan kepolisian," tuturnya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, diperlukan kesadaran dan kehati-hatian dalam menyimpan data pribadi, karena tidak menutup kemungkinan terkumpulnya data pribadi itu karena ulah sendiri (self doxing).

 

"Payung perlindungan yang perlu didorong adalah dibuatnya undang-undang yang menjamin perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah bagian dari hak privasi, yang merupakan hak asasi warga yang perlu dilindungi," terangnya.

 

Menurutnya, meskipun sudah ada 30 produk perundang-undangan, tetapi ini hampir tumpang tindih dan justru tidak jelas batasannya.

 

"Sudah saatnya masyarakat juga diedukasi untuk menjaga data pribadinya baik-baik. Ini tantangannya makin besar, karena zaman sekarang, intrusi data pribadi bisa juga dilakukan oleh perusahaan apps," pungkasnya. (okezone.com)