KPAI Luruskan Narasi Keliru Soal Audisi Bulutangkis Djarum

• Jumat, 9 Agu 2019 - 10:15 WIB

Jakarta - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Siti Hikmawatty, meluruskan narasi yang menyimpang jauh terhadap maksud KPAI dalam Kegiatan Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum Foundation yang disebut mengandung unsur eksploitasi

Sitti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya yang merupakan bagian dari tugas dan Klkewenangan KPAI untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai macam tindakan eksploitasi, termasuk juga eksploitasi ekonomi.

"Namun sayangnya, ada pihak-pihak yang melakukan penggiringan opini sehingga narasi yang beredar di masyarakat menyimpang dari tujuan yang kami maksud," kata Sitti.

Dalam narasi tersebut, seakan-akan KPAI mendukung untuk mematikan upaya pengembangan bakat anak Indonesia, terutama dalam bidang bulutangkis. Disuarakan pula seolah KPAI bermaksud membuat bulutangkis di Indonesia mati.

"Dengan ini, kami menyampaikan klarifikasi bahwa yang kami maksud adalah agar Djarum menghentikan eksploitasi anak pada audisi Djarum Badminton yang mengharuskan anak  memakai kaos bertuliskan Djarum yang identik dengan merek dan brand image  produk rokok. Fokus pesan ini adalah bukan menghentikan audisinya namun tetap bisa melakukan audisi dengan catatan tidak menyertakan anak-anak dengan identitas dan brand image baik melalui company image dan colour image  untuk mempromosikan image perusahaan maupun image produk dalam audisi tersebut, sehingga tidak terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak Indonesia terutama sebagai alat marketing," urai Sitti.

Sikap tentang adanya eksploitasi ini sudah menjadi pemahaman bersama dengan pemerintah saat KPAI melakukan case conference, yang dihadiri beberapa unsur kementerian seperti Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Kemenpora,  BPOM, Bappenas termasuk juga Organisasi masyarakat sipil, Pokja Tembakau Kontrol-KPAI dan media.

Bahwa pertemuan tersebut juga sama-sama memahami, penting untuk tetap melanjutkan kegiatan audisi, namun menghilangkan unsur eksploitasinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012.

"Untuk itu, perlu kami sampaikan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi dari pihak-pihak tertentu. KPAI tetap akan mengawasi kasus ini dan sangat besar harapan kami agar masyarakat berhati-hati menangkap pesan-pesan yang beredar yang akan merugikan upaya kita bersama dalam melindungi anak Indonesia," pinta Sitti. (mus)