Copot Pejabat, Mentan Dianggap Langgar UU dan Perintah Jokowi

• Rabu, 14 Agu 2019 - 14:18 WIB

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat eselon II, III, dan IV di Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) yang terkait kebijakan impor bawang putih. Langkah Mentan pun melanggar arahan Presiden Joko Widodo yang meminta menteri tak keluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019. Di saat yang sama, langkah ini juga melanggar perundangan.

Sejumlah kalangan menilai Jokowi harus segera memanggil Amran untuk mendengarkan alasan melanggar perintah Jokowi. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, seorang menteri tidak boleh ada yang menolak atau melanggar perintah presiden. Dari segi tata negara, yang menjadi kepala negara adalah presiden. Karena itu, dia mempunyai otoritas untuk memberikan keputusan apapun yang dia pimpin.

"Dengan kata lain menteri harus tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh presiden. Menteri tidak boleh bertindak di luar pengarahan presiden. Kalau faktanya seperti itu (mencopot eselon) saya kira bagusnya presiden memanggil menteri yang bersangkutan untuk mengetahui alasannya kenapa melanggar perintah. Kenapa begini. Apakah menteri ingin mendegradasi wibawa presiden atau sedang apa?" kata Margarito kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, Jokowi harus memanggil Amran untuk menyelesaikan masalah itu. Sikap Amran, kata dia, mengindikasikan jika menteri tidak patuh kepada presiden.

Selain itu, alasan karena kasus di KPK, Amran juga tak bisa semena-mena saja. Apalagi, di Undang-Undang ASN harus ada pemeriksaan internal terlebih dahulu.

"Menteri tidak bisa asal main copot. Menteri ingin mencopot atau ingin menaiki seseorang pejabat harus didahului oleh postur kinerja orang tersebut. (Kasus di KPK) Tetap saja alasan itu tidak bisa dijadikan dasar. Sekarang kalau ingin mencopot itu harus dengan alasan. Ada penilaian dahulu. Apakah pejabat yang dicopot itu sudah diperiksa terlebih dahulu oleh tim internal. Itu perintah UU ASN," tegasnya.

Dia menambahkan, itulah salah satu bentuk keadilan administrasi dilembagakan di dalam UU ASN. Supaya pegawai tidak didemosi atau dirotasi sesuka hatinya.

"Alasan kan bisa dicari, karena itulah dipotong melalui UU ASN. Nah, supaya objektif perlu dipanggil menteri. Presiden harus memanggil menteri tersebut. Kalau bisa harus cepat. Jangan lama-lama," katanya.

Di kesempatan lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan setiap pergantian pejabat harus melalui seleksi. Namun terkait di Kementan, Presiden sudah melarang tidak ada pergantian pejabat.

"Tetapi ini kasus yang di Kementan ini spesifik karena diduga korupsi. Terus, ada penggeledahan dan dicopot. Nah, menurut saya pencopotan itu juga harus tidak boleh terlalu tergesa-gesa, harus ada prasangka praduga tak bersalah," katanya.

Trubus melanjutkan, Mentan jangan serta merta mencopot bawahannya. Tetapi melalui proses pemanggilan dan kajian dulu.

"Kalau seperti ini yang terjadi mentan itu berarti ada sesuatu yang ditutupi. Bisa saja menteri dalam hal ini ada pembelotan menutup diriya sendiri. Ada dugaan penyimpangan ke situ," katanya.

Trubus pun melihat ada azas praduga tak bersalah yang dilanggar oleh Amran terhadap anak buahnya. Apalagi belum dilakukan klarifikasi dan pembelaan apa benar seperti itu. Dengan demikian, lanjut dia, Mentan sebagai pimpinan tertinggi harus memanggil pihak yang bersangkutan. Termasuk, anak buah yang dipecat. Jadi, dilakukan klarifikasi dulu tidak serta merta dicopot.

"Kalau tiba-tiba dicopot berarti ada uang di balik batu. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Malah ini menurut saya, ada potensi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ada entry point kenapa menteri buru-buru memecat," katanya.

Malah, kata dia, bagi penyidik itu suatu clue yang bisa dijadikan alat untuk dilanjutkan. Pemecatan ini bisa membuat KPK tinggal memanggil saja orang yang dipecat dan terkait.

"Dokumennya bisa diminta, indikasi menyangkut menterinya bisa dilangsung ditindak.  menteri kelihatan menyelamatkan diri atau menganggap kementeriannya tidak mau menanggung risiko. Padahal, dirjen melaksanakan atas nama menteri. Karena itu melaksanakan apa yang diputuskan apa yang dilakukan menteri. Tanggungjawabnya itu ada di menterinya, kalau diduga melakukan pelanggaran itu," katanya.

KPK sebelumnya mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) memperbaiki kebijakan terhadap komoditas pangan strategis, bawang putih. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya telah mengkaji komoditas bawang putih selama 2017. Lembaga Antirasuah menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki.

"Belum adanya desain kebijakan yang komprehensif dari Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada komoditas bawang putih," kata Agus.

Menurut dia, dukungan informasi atas lahan pertanian yang secara riil bisa digunakan demi swasembada bawang putih juga belum optimal. Di aspek pelaksanaan, evaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar tak maksimal. Selain itu, Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan pengawasan distribusi penjualan bawang putih impor.

"Rekomendasi KPK dalam pembenahan tata niaga komoditas bawang putih adalah dalam aspek perencanaan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara kementerian terkait dan menurunkan ke dinas kabupaten terkait ke pemerintah untuk membuat pelaksanaan komitmen menyukseskan swasembada," ujar Agus.

Kementerian Pertanian disarankan membuat desain besar tentang swasembada bawang putih dari produksi hingga pascapanen. Dalam tahap pelaksanaan, Kementerian Perdagangan diimbau menyusun acuan untuk menilai kelayakan harga komoditas bawang putih impor di tingkat konsumen.

Terkait pencopotan pejabat, Inspektur Jenderal Kementan Justan Siahaan mengatakan, Kementan terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang agar publik dapat melihat masalah dengan jelas.

"Bapak Menteri Pertanian mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus ini dengan mencopot seluruh pejabat eselon II,III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen Hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," kata dia

Pencopotan jabatan, kata dia, juga untuk menjaga marwah Kementan sebagai lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali, yakni tahun 2017 dan 2018 dari KPK.

"Meski sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret, dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian yang sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia," kata dia. (ars)