KPK Dorong Penertiban Aset Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah di Sultra

• Wednesday, 21 Aug 2019 - 08:42 WIB

Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara melalui Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Program Pemberantasan Korupsi dilaksanakan terhadap 9 sektor, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barangdan Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kapabilitas APIP
5. Dana Desa
6. Manajemen ASN
7. Optimalisasi Pendapatan Daerah
8. Manajemen Aset Daerah
9. Tematik terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah, Penyelamatan Aset, dan Pengelolaan Sektor Tambang.

Pada sektor optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah, KPK mendorong seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk melakukan  penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Sultra,  Badan Pertanahan Nasional dan Kanwil DJP Sulselbartra. Fokus utama kerjasama dengan Bank Sultra adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui implementasi aplikasi online sebagai alat perekaman pajak daerah yang akan dipasang pada wajib pungut pajak  hotel, restoran, hiburan, dan parkir. 

Melalui aplikasi tersebut diharapkan pajak daerah bisa dipantau secara real time dan dapat digunakan sebagai alat rekam untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Sedangkan pada sektor asset daerah, terdapat aset-aset yang bermasalah pada masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini KPK mendorong pemerintah daerah bekerjasama dengan Kejaksaan Republik  Indonesia yakni menggunakan fungsi Datun. Dengan peran Jaksa Pengacara Negara, diharapkan aset-aset yang bermasalah dapat diselesaikan.Termasuk permasalahan asset eks daerah pemekaran yang masih belum diserahkan sebagaimana perintah undang-undang, diantaranya asset Kabupaten Buton di Kota Baubau yang belum diserahkan Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Baubau.

Sektor tambang, beberapa langkah peningkatan pengelolaannya adalah penyelesaian pemindahan kewenangan sektor tambang dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, penagihan kewajiban iuran, dan evaluasi IUP.

Adapun fokus kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional adalah sertifikasi tanah pemerintah, koneksi host to host untuk PBB dan BPHTB, penggunaan data bersama zonasi nilai tanah, dan pendaftaran tanah sistemik lengkap. 

Tujuan dari sertifikasi tanah pemerintah adalah mendorong penertiban asset Pemerintah Daerah (terutama tanah), baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Koneksi host to host untuk PBB dan BPHTB dan penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan langkah untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah, terutama di kabupaten/ kota. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Workshop Implementasi host to host PBB/BPHTB Bapenda-BPN se-Provinsi Sulawesi Tenggara dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/ BPN. 

Sedangkan kerjasama dengan Kanwil DJP Sulselbartra adalah terkait pertukaran data wajib pajak sehingga terdapat sinkronisasi dan saling control antara pajak nasional dengan pajak daerah.

Dalam melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah, KPK menggandeng instansi penegak hukum lain yaitu Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tersebut dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara Rabu (21/08/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur, Kajati, Kapolda, Bupati dan Walikota se Sulawesi Tenggara dan Pimpinan KPK.
Seiring dengan berjalannya program tersebut dan masih terdapat praktik korupsi yang dilakukan, maka masyarakat dapat melaporkan kepada KPK melalui Wistle Blower System yang dapat diakses pada alamat: https://kws.kpk.go.id/. (Hengky)