KPK Monev Berkala di Sultra, Rp1,2 Triliun Aset BMD dan Piutang Pajak Diselamatkan

• Wednesday, 21 Aug 2019 - 16:54 WIB

Kendari - Dalam kegiatan monitoring evaluasi (monev) berkala yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Sulawesi Tenggara pekan ini, 19-23 Agustus 2019, hingga hari ini Rabu (21/8/2019) tercatat Rp1,2 triliun aset BMD dan piutang pajak tertagih yang diterima oleh Pemprov Sultra.

Nilai tersebut merupakan hasil rekonsiliasi dan penyerahan sejumlah aset pendanaan, personel, prasarana, dan dokumen (P3D) di sektor pendidikan, kehutanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan monev pertambangan sebesar total Rp1,196 triliun. Ditambah kontribusi dari penagihan piutang pajak kendaraan bermotor plat merah milik pemkab/pemkot sebesar Rp1,7 milyar, tertagihnya piutang pajak Kota Kendari melalui SKK kepada Kejaksaan Negeri Kendari sebesar Rp611 juta, dan sebanyak 121 bidang tanah senilai Rp15 milyar yang telah selesai disertifikatkan, sehingga potensi kehilangan aset karena tidak disertifikat dapat dihindari.

Dari penertiban sektor pertambangan sendiri yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sultra pada 19 Agustus 2019, KPK telah melakukan evaluasi atas ijin usaha pertambangan (IUP) yang terbit untuk pertambangan di seluruh Sultra. Tim juga melakukan inventarisasi dan pengumpulan atas jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan jaminan kesungguhan di sektor pertambangan. Hasilnya, didapatkan sebesar Rp250 milyar telah disetorkan kepada Pemprov Sultra.

Selain itu, KPK juga mencatat masih ada sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset dan piutang pajak yang menjadi hak Provinsi Sultra yang belum selesai. KPK terus mendorong untuk segera dilakukan penertiban terhadap aset maupun penagihan pajak agar dapat berkontribusi pada peningkatan PAD dan mencegah potensi kepemilikian aset berpindah tangan, karena belum disertifikat senilai total Rp 1,076 Triliun.

Terkait upaya optimalisasi PAD dan penertiban aset di Kota Kendari, dalam rangkaian kegiatan monev tersebut juga dibahas tentang pemasangan alat perekam pajak di Kota Kendari dan penertiban aset Pemkot berupa kendaraan, rumah dinas, maupun aset-aset yang bersengketa.

Tiga sektor tematik, yakni optimalisasi PAD, manajemen aset daerah, dan pengelolaan sektor tambang merupakan sektor yang menjadi fokus utama pada kegiatan monev berkala kali ini di Provinsi Sultra. Enam sektor lainnya adalah: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dana desa, dan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP).

Paralel, selama monev berlangsung juga diselenggarakan workshop peningkatan kapabilitas APIP yang merupakan salah satu sektor fokus Korsupgah. Kegiatan berlangsung selama 4 hari pada 19 – 22 Agustus bertempat di Kantor Inspektorat Provinsi Sultra dengan peserta sebanyak 36 orang auditor pada inspektorat di pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara. Narasumber yang dihadirkan berasal dari KPK dan BPKP Perwakilan Sulawesi.

Rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam pelaksanaan tugas Pencegahan Korupsi yang dilakukan KPK. (Hengky)