Desiminasi Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat

• Thursday, 22 Aug 2019 - 20:17 WIB

Kendari - Dalam optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, KPK bersama Pemkot Kendari mensosialisasikan tentang alat perekam pajak yang dihadiri seluruh pengusaha hiburan, restoran, hotel, dan parkir di kota Kendari, Kamis (22/08/2019)

Plh Walikota Kendari, Nahwa Umar mengatakan kepada wajib pungut bahwa konsekwensi dari pembukaan bisnis adalah dikenakannya pajak sesuai UU no.28 Tahun 2019 dan hasil pajak tersebut sebagai pendapatan asli daerah, menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan kota Kendari.

Dana alokasi umum kota Kendari selama ini hanya untuk membayar gaji, sementara untuk pembangunan pemerintah kota berharap dari pendapatan asli daerah.

Nahwa Umar juga menyampaikan kepada wajib pungut, pajak itu janganlah ditakuti tapi beranilah dengan kejujuran dan kesadaran sebagai anggota masyarakat untuk senantiasa membayar tepat waktu dan tepat aturan.

"Pemasangan alat perekam pajak bukanlah untuk membebani, namun dapat digunakan wajib pungut untuk memonitor penghasilannya setiap detik setiap menit. Pemkot hanya memonitor berapa besar yang hari ini masuk dan kemudian harus disetorkan sesuai undang undang," kata Nahwa.

Lanjut Nahwa, bahwa masih ada di lapangan wajib pungut menolak alat perekam pajak dan tidak dimanfaatkan dalam proses transaksi secara keseluruhan.

Aplikasi wajib pungut tidak disupport, padahal perekam pajak khusus hotel  tenaga IT tidak berada di kota Kendari sehingga harus menunggu persetujuan dari manager pusat. Masih ada 2 hotel yang sampai hari ini dari 11 hotel yang sudah terpasang alat perekam pajak masih menunggu persetujuan dari pusat.

Asosiasi hiburan kota Kendari diwakili Ulil Amri mengatakan, persoalan di lapangan adalah persoalan teknis, ada ketidaksesuaian data dashbord yang dipegang pemkot Kendari, dengan data transaksi internal outlet masing-masing. 

"Kalau misalnya dua, tiga outlet yang bermasalah mungkin bisa diselesaikan dioutletnya. Tapi hampir semua outlet ditempat hiburan itu bermasalah dengan persoalan data. Jadi kalau dibilang kita tidak membayar pajak poinnya bukan disitu. Kita tetap membayar pajak tetapi datanya harus sesuai, datanya harus akurat. Sementara pajak yg dikenakan untuk hiburan 25% dari setiap transaksi," kata Ulil.

Adlinsyah Nasution Korwil VIII Korsup KPK menyampaikan, Hotel Horizon dan Plaza Inn sebagai wajib pungut jangan beralasan macam-macam. "Jangan punya alasan yang anehlah, karena ini bagian dari kewajiban sebagai pengusaha lakukan saja, ada 11 hotel sudah pasang perekam pajak masak yang lain tidak," tegas Adlinsyah.

Di tempat terpisah, Ketua komisi II DPRD Kota Kendari Muh. Amin, mengapresiasi kegiatan KPK, memberi pemahaman karena selama ini hearing dengan pengusaha hiburan belum ada titik temu. Sehingga kegiatan ini dan penjelasan KPK terasa sangat membantu. (Hengky)