Bayar Pajak BPHTB Dulu, Baru Sertifikat Terbit

• Thursday, 22 Aug 2019 - 23:54 WIB

Kendari - Upaya KPK dalam pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara masih berlangsung di bumi anoa ini. KPK tidak main-main dalam menekan dan mencegah Korupsi. Kamis, 22/08/2019 digelar Workshop host to host PBB dan BPHTB BPN dengan Pemda se-Sultra, yang diikuti BPN 17 kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Tenggara.

Edi Suryanto, PIC korwil pencegahan KPK wilayah VIII provinsi Sultra mengatakan, indikasi adanya pelanggaran dalam pengurusan sertifikat ada pada pemohon dan notaris. Karena BPN selama ini tidak mewajibkan masyarakat harus menunjukkan bukti setor BPHTB, maka jiks surat sudah lengkap BPN segera menyerahkan sertifikat kepada pemohon. Karena selama ini SOP-nya seperti itu, pemda yang rugi, mengingat belum semua masyarakat yang urus sertifikat itu sudah lunas pajaknya. 

Dengan workshop ini, secara teknologi dapat dilakukan koneksi secara host to host antara BPN dengan masing masing pemda. Sehingga dengan begitu dapat diketahui bahwa setiap sertifikat yang terbit selalu bayar pajak BPTHTB.

Dengan mekanisme ini, tindak pidana korupsi dapat ditekan atau dicegah. Karena tidak boleh terbit sertifikat kalau belum diterima pajaknya oleh Pemda dan dapat diketahui secara real time. (Hengky)