Puso dan Gagal Panen Masih Ancam Ketahanan Pangan RI

• Friday, 30 Aug 2019 - 22:07 WIB

JAKARTA - Panjangnya musim kemarau di tahun 2019 ini memberikan dampak berkurangnya luas lahan panen. Akibatnya, hasil produksi pertanian merosot. Jumlah produksi gabah atau beras pun diprediksi anjlok.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai gagal panen hingga Desember mendatang. Di sisi lain, ancaman puso di tahun 2019 masih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Potensi luas panen tahun ini memang lebih rendah dari 2018, indikasinya seperti itu," ungkap Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Hermanto kepada wartawan, Jumat (30/8).

Dengan data yang ada, dijelaskan, pemerintah perlu mewaspadai potensi gagal panen produksi pertanian untuk kisaran waktu sampai dengan Desember mendatang. BPS mengingatkan, ancaman turunnya produksi masih terjadi, mengingat belum berakhirnya musim kemarau. Namun, dari pengamatan yang dilakukan melalui Kerangka Sampel Area (KSA), terdeteksi masih ada potensi pertanaman sampai Oktober, khususnya di daerah-daerah yang memiliki irigasi yang baik.

"Puso juga lebih tinggi dari tahun lalu. Makanya, harus hati-hati di sisa bulan-bulan kedepan sampai Desember," dia mengingatkan.

Sebelumnya, BPS  menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Menurut data luas lahan yang didapatkan dari Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), ada penurunan. Pada 2018 luas lahan ada 7,1 juta hektare. Sedang pada 2017 masih 7,75 juta hektare.

Menguatkan data BPS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan terdapat tujuh provinsi yang terdampak bencana kekeringan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Empat kabupaten berstatus tanggap darurat, dan 32 kabupaten/kota berstatus siaga darurat.

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro membenarkan data yang disampaikan BPS. Ia mengatakan bahwa musim kemarau saat ini berdampak pada menurunnya produksi pertanian.

Dikatakan, siklus musim kemarau harusnya dijadikan pengalaman dan pembelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem pengairan yang jauh lebih baik. Menurutnya, pemerintah kurang memperhatikan pemeliharaan waduk-waduk dan saluran irigasi, sebagai penunjang utama dalam sektor pertanian.

"Ketika kita butuh air, justru kita tidak punya air. Maka saya usulkan kepada pemerintah, selain membangun waduk baru, waduk lama juga dipelihara. Sehingga bisa digunakan masyarakat di musim kemarau," katanya mengingatkan, di kesempatan berbeda.

Di samping itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan program subsidi kepada para petani. Menurutnya, selain subsidi, jaminan atau kepastian harga atas hasil panen menjadi suatu yang penting, karena terkait dengan kesejahteraan dan penghasilan para petani.

"Saya usulkan bagaimana subsidi pasca panen, jangan sekarang hanya subsidi kasih traktor, pupuk. Kalau subsidi pasca panen, pasti petani berlomba-lomba untuk tingkatkan hasil produksi. Misalkan petani jual ke masyarakat dengan harga Rp 7 ribu, pemerintah harusnya bisa juga dia beli lebih dari itu, jadi petani untung," katanya.

Darori menegaskan, pemerintah harus memberikan perhatian lebih ke sektor pertanian. Jangan sampai para petani yang terus menerus dirugikan.

Sebaliknya,  Menteri Pertanian Amram Sulaiman optimistis produksi pangan tetap baik. Ia punya kiat menjaga produksi. Mentan mendesak petani  menggenjot produksi pangan dengan mengurangi jam tidur. Bahkan, menteri asli Sulawesi Selatan itu meminta petani bekerja 24 jam penuh selama sehari untuk mengejar produksi pangan.

"Kalau bisa, 26 jam. 2 jam melamun, 24 jam bekerja. Kurangi tidur. Tidur dekat ekskavator (mesin pengeruk untuk penggalian) bareng pak Danramil. Bangun, kerja lagi. Dengan semangat kerja begini, Sumsel yang 5 besar penghasil pangan terbesar, nomor tiga di Indonesia bisa menjadi peringkat 1 pada 2020," ujar Amran saat berdialog bersama petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (28/8).

Adanya ancaman gagal panen dan kemarau panjang juga ditanggapi Guru Besar IPB, Dwi Andreas. Ia mengakui, stok beras di Bulog yang ada sekitar 2,3 juta ton itu penting sebagai cadangan. Akan tetapi, yang perlu dipertimbangkan adalah saat ini Bulog memiliki tugas untuk menyalurkan beras ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung. Jika program tersebut sudah berjalan, maka stok di Bulog dipastikan berkurang.

"Kalau itu berjalan, artinya berkurang sekitar satu jutaan ton, sisa sekitar 1,3 juta ton. Semoga tidak dipakai lagi untuk operasi pasar," kata Dwi Andreas. Diterangkannya, minimal cadangan aman di Bulog sekitar 1,5 juta ton beras.

"Kalau stok dibawah satu juta ton itu artinya gawatlah. Amannya 1,5 juta ton sampai akhir tahun," tandasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar melakukan perhitungan yang tepat. Mengingat saat ini produksi pangan mengalami penurunan. "Karena awal tahun 2020 itu defisit kondisinya sampai Februari, bahkan (defisit) mulai Oktober 2019," tutur Dwi Andreas. (ars)