Kemensos: Cegah Konflik Sosial Bisa Dilakukan Dengan Penguatan Kearifan Sosial

• Wednesday, 4 Sep 2019 - 23:29 WIB
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat (tengah) memberikan paparan pada kegiatan bimbingan teknis keserasian sosial di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan berbagai kegiatan penguatan kearifan budaya lokal yang dilakukan oleh masyarakat, dinilai dapat mencegah terjadinya konflik sosial di tengah kebhinekaan Indonesia.

"Kearifan lokal ini sebenarnya merupakan suatu pendekatan budaya dari Kementerian Sosial terhadap daerah yang rawan konf1ik," tegas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, pada kegiatan bimbingan teknis keserasian sosial di Jakarta, Rabu (04/09/2019).

Menurutnya, berbagai upaya yang bisa dilakukan diantaranya melalui sebuah kegiatan tradisi kesenian, baik itu dari daerah Sunda, Jawa dan sebagainya bisa disampaikan pemahaman bahwa terdapat makna yang kuat di balik pementasan tersebut. la mengatakan keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia, cukup beragam dan jika diperhatikan dari masing-masing sektor, maka dari itu, nilai kearifan lokal perlu diaktualisasikan dengan kuat untuk mencegah konflik sosial.

"Dari sini, tentu perlu dibangun kerukunan, solidaritas dan kepedulian," ujarnya.

Penguatan kearifan budaya lokal, katanya, mengandung filosofi bangsa Indonesia tentang pentingnya perdamaian, menjaga keharmonisan, kerukunan dan sebagainya. Melalui program nasional keserasian sosial, maka diharapkan akan bisa meredam konflik yang terjadi.

Pelaksanaan program keserasian sosial, katanya, pada prinsipnya tidak hanya dalam konteks merespon bencana sosial yang sudah terjadi diantaranya kebakaran atau gerakan radikalisasi dari sejumlah kelompok kepentingan termasuk juga terorisme.

"Tetapi juga ada upaya yang serius dalam membangun sistem pencegahan dari konflik sosial atau antisipasi dini atas kemungkinan terjadinya konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat," tambahnya.

Ia mengaku, program nasional keserasian sosial, adalah bagian dari kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemensos.

Terkait data realisasi program nasional keserasian sosial pada 2019, menurut Harry Hikmat, disalurkan ke sebanyak 250 lokasi rawan konflik sosial, di antaranya Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Kemudian Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua.(ANP)